RRI.CO.ID,Ternate - Plt Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu menyebut angka prevalensi stunting di Maluku Utara terus menunjukkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal itu disampaikan dalam dialog interaktif Pro 1 Ternate yang membahas capaian penurunan stunting di daerah, Senin 25 Mei 2026.

Menurut Ansar, penanganan stunting mulai diperkuat sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun hingga 14 persen pada 2024.

“Pada saat awal program berjalan, angka stunting di Maluku Utara berada di kisaran 27 persen. Alhamdulillah dalam kurun waktu empat tahun terus mengalami penurunan hingga saat ini berada di angka sekitar 23 persen,” ujar Plt Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara.

Ia menjelaskan, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan dan BKKBN semata, tetapi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga melalui pendekatan pentahelix atau kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Maluku Utara, Aspar Abdul Gani, menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dalam waktu lama.“Stunting itu kondisi ketika tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya akibat asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi yang berulang,” ujar Aspar.

Menurutnya, kontribusi sektor kesehatan dalam penurunan stunting sekitar 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya dipengaruhi intervensi lintas sektor seperti sanitasi, akses air bersih, lingkungan sehat, hingga pola asuh keluarga.

BKKBN juga menegaskan, salah satu strategi utama yang dilakukan adalah pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari petugas KB, tenaga kesehatan, dan kader PKK di desa. Tim tersebut bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting, termasuk ibu hamil dan pasangan pranikah.

Selain itu, BKKBN menjalankan sejumlah program prioritas seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), hingga Gerakan Ayah Teladan.

Program Genting, misalnya, melibatkan dukungan non-APBN dan non-APBD melalui kolaborasi dengan perusahaan dan CSR untuk membantu pemenuhan nutrisi, sanitasi, hingga pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berisiko stunting.

“Penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak agar target penurunan bisa tercapai,” katanya.

Dalam dialog tersebut, narasumber juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk aktif datang ke posyandu guna mendeteksi dini masalah gizi pada balita dan ibu hamil.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap tren penurunan stunting terus berlanjut melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan layanan kesehatan, serta dukungan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas.