RRI.CO.ID, Kupang - Penerapan konsep ekonomi biru atau blue economy semakin ditekankan sebagai strategi jangka panjang dalam pengelolaan wilayah perbatasan laut antara Indonesia dan Timor Leste. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan hasil tangkap, tetapi juga mengoptimalkan fungsi ekosistem laut sebagai penyerap karbon yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global.

Guru Besar di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Universitas Kristen Artha Wacana, Prof. Dr. Beatrix M. Rehatta, S.Pi., M.Si menegaskan bahwa laut harus dipandang sebagai ekosistem besar yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi sekaligus.

“Laut bukan hanya tempat mengambil ikan, tetapi juga penyedia jasa lingkungan melalui penyerapan karbon. Ini sangat penting untuk menghadapi perubahan iklim,” ujarnya dalam Wawancara Kupang Pagi Ini di Pro 1 RRI Kupang, Kamis, 9 April 2026.

Menurut Prof. Beatrix, perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun di kawasan Laut Timor merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan sumber daya alam sekaligus ketahanan pangan kedua negara. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama riset lintas batas yang kuat untuk membuka peluang pendanaan konservasi internasional.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat pesisir, khususnya di Nusa Tenggara Timur, dalam mengembangkan budidaya laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara akademisi dan pemerintah dinilai krusial dalam merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan pelestarian lingkungan.

Keterlibatan nelayan lokal dalam program konservasi berbasis masyarakat disebut sebagai kunci utama keberhasilan implementasi ekonomi biru di wilayah perbatasan. Prof. Beatrix juga menyoroti pentingnya penggunaan data ilmiah sebagai dasar dalam pengelolaan ruang laut.

Menurutnya, sains menjadi “bahasa universal” yang mampu menyatukan kepentingan Indonesia dan Timor Leste dalam menjaga keberlanjutan stok ikan migran serta meminimalisir potensi konflik pemanfaatan sumber daya. Dalam implementasinya, pemanfaatan dana konservasi global dapat diarahkan untuk membangun infrastruktur budidaya modern seperti pengembangan rumput laut dan keramba jaring apung ramah lingkungan.

Transformasi ini diharapkan mampu menggeser pola ekonomi masyarakat pesisir dari penangkapan konvensional menuju budidaya berkelanjutan yang memberikan stabilitas pendapatan jangka panjang. Di sisi lain, ancaman pencemaran laut, terutama mikroplastik, menjadi perhatian serius.

Prof. Beatrix mengingatkan bahwa kualitas perairan sangat menentukan daya saing produk perikanan di pasar internasional. “Ekonomi biru akan berjalan optimal jika kita memiliki komitmen kuat menjaga laut dari polusi, termasuk mikroplastik yang kini menjadi ancaman nyata,” katanya.

Melalui sinergi sains dan diplomasi, implementasi ekonomi biru di wilayah perbatasan diharapkan menjadi jembatan kemakmuran bagi masyarakat pesisir. Dengan kolaborasi yang kuat antara Indonesia dan Timor Leste, kawasan Laut Timor diyakini akan tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi masa depan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (DB)