Komisi IV DPR Ungkap Dampak Krisis Energi Mulai 'Hantui' Wilayah Pesisir

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping mengungkapkan, dampak krisis energi sudah masuk ke wilayah pesisir. Krisis energi itu, mulai dirasakan para nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Harga BBM nonsubsidi di darat, politikus PKS ini mengatakan, sudah merambah naik ke pelaku usaha perikanan. BBM subsidi bagi nelayan kecil di bawah 5 GT, pemerintah harus bisa memastikan harganya tidak naik.

"Perlu dijaga dan dihitung betul agar kebutuhan nelayan kecil tetap aman. Krisis energi akan membawa dampak kepada pelaku usaha perikanan tangkap," kata Riyono dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 26 April 2026.

Riyono membeberkan, jumlah nelayan kecil di bawah 5 GT kurang lebih ada 200.000 kapal. Sedangkan, kapal di atas 30 GT sejumlah 5.000 kapal.

"Hampir 90 persen kapal tangkap adalah nelayan kecil 'one day fishing' dengan hasil tangkapan digunakan untuk hidup sehari-hari. Nelayan kecil insyaallah BBM subsidi harganya tidak akan naik, tetap 6.800/liter, nelayan mendapatkan subsidi 1.000 rupiah/liter," ucap Riyono.

Tetapi saat ini, Riyono menuturkan, harga di level pelaku usaha perikanan kapal tangkap di atas 30 GT sudah mencapai 25.000–28.500/liter. Harga BBM non subsidi itu, dinilainya cukup memberatkan bagi pelaku usaha perikanan.

"Kondisi ini membuat usaha perikanan tangkap cukup terdampak, biaya 60 persen dari BBM akan membengkak besar. Pemerintah perlu segera mengambil langkah sebelum dampaknya meluas," ujar Riyono.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memberikan, penjelasan resmi terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ia menegaskan, penyesuaian tarif pada BBM nonsubsidi merupakan hal wajar karena mengikuti dinamika pergerakan pasar dunia.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah hanya memiliki otoritas penuh untuk mengintervensi serta menjaga stabilitas harga pada jenis bensin bersubsidi. Lanjutnya, formulasi penghitungan harga energi tersebut telah diatur secara transparan dalam regulasi teknis kementerian sejak tahun 2022.

"Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Dan itu kan Peraturan Menteri ESDM 2022 kan sudah jelas itu ada formulasinya," kata Ketum Golkar ini saat ditemui di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Pemerintah menjamin harga bahan bakar subsidi tidak akan mengalami kenaikan jika harga minyak mentah Indonesia tetap terkendali. Menurutnya, posisi Indonesia Crude Price (ICP) saat ini terpantau masih berada di bawah ambang batas atas yang ditentukan.

Bahlil memaparkan bahwa rata-rata harga minyak dunia sejak awal tahun hingga sekarang masih stabil pada level 76 dolar. Lanjutnya, tren penurunan harga dari angka 100 dolar per barel memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertahankan tarif subsidi.

"Kalau subsidi sampai dengan harga ICP dunia 100 dolar tidak akan naik. Sekarang average rata-rata dunia ICP kita dari Januari sampai tertanggal yang saya ngomong itu kurang lebih sekitar 76 dolar," kata Bahlil.