Transparansi Kenaikan BBM Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Terbuka ke Publik

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi. Yang mana kenaikan BBM tersebut dipicu oleh gejolak geopolitik global.

Menurut Puan, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik di tengah potensi tekanan ekonomi. Pemerintah diminta tidak hanya mengambil kebijakan, tetapi juga menjelaskan secara rinci dasar pengambilan keputusan tersebut kepada masyarakat.

“Pemerintah harus mampu memitigasi kesiapan terkait harga BBM. Kenaikan BBM non-subsidi harus disertai prinsip keadilan, serta penjelasan yang transparan mengenai alasan kenaikan,” kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Kemudian ia juga menyebut kenaikan BBM juga harus dijelaskan berapa lama durasinya, dan apakah harga tersebut akan terus meningkat atau tidak. Ia mengingatkan, tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan kenaikan harga berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Selain itu, Puan juga mendorong pemerintah untuk rutin melakukan evaluasi dan menyampaikan perkembangan kebijakan secara berkala. Hal ini dinilai penting agar publik dapat memahami arah kebijakan dan tidak berspekulasi terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Di tengah ketidakpastian global, DPR meminta pemerintah tetap sigap mengantisipasi berbagai kemungkinan. Termasuk dampak lanjutan terhadap daya beli masyarakat.

“Kita belum mengetahui apakah situasi geopolitik ini akan berlanjut atau berhenti. Namun sebagai negara, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi segala kemungkinan yang terjadi,” katanya.