KBRN, Denpasar: Industri pariwisata Bali mengingatkan pemerintah agar tidak terlena oleh reputasi Bali sebagai destinasi unggulan dunia, meski citra negatif seperti kemacetan, sampah, dan banjir belakangan ramai beredar di media sosial. Gambaran tersebut, menurut pelaku industri, memang memicu sorotan publik, namun tidak secara signifikan menurunkan minat wisatawan untuk datang ke Bali.

Praktisi Pemasaran Pariwisata Bali, Wisnu Arimbawa mengakui persoalan banjir kerap dipicu cuaca ekstrem serta lemahnya tata kelola wilayah hulu, sementara tumpukan sampah yang tidak terangkut menjadi masalah mendasar yang harus segera diperbaiki. Meski demikian, kecintaan wisatawan terhadap Bali membuat mereka tetap menempatkan pulau ini sebagai destinasi utama, baik untuk pasar domestik maupun mancanegara.

“Bali tetap menjadi destinasi utama bagi wisatawan, meski kita harus jujur bahwa problem seperti banjir, sampah, dan kemacetan memang ada. Sebagian insidental karena cuaca ekstrem, sebagian lagi akibat tata kelola yang belum optimal. Namun kecintaan wisatawan terhadap Bali tetap kuat.” tegasnya.

Wisnu Arimbawa menegaskan pelayanan prima tidak boleh dikendurkan hanya karena Bali masih diminati wisatawan. Mereka menilai prinsip hospitality harus dijaga, sebab ketergantungan pada pesona alam semata berisiko membuat pengelolaan sampah dan lalu lintas terabaikan. Dua masalah ini dianggap sebagai isu krusial yang berpotensi mencoreng kenyamanan wisatawan jika tidak ditangani secara konsisten.

“Sebagai pelaku industri, kami berpegang pada prinsip layanan yang harus tetap prima. Bali memang luar biasa dan wisatawan tetap datang, tetapi kondisi itu tidak boleh membuat kita lengah seolah masalah sampah dan kemacetan bisa dibiarkan.” jelasnya.

Karena itu, pelaku pariwisata meminta seluruh instansi terkait, termasuk pengelola sampah dan lalu lintas, untuk meningkatkan kesigapan terutama menjelang musim libur akhir tahun. Mereka berharap popularitas Bali di mata dunia tidak membuat pemerintah bersikap longgar, melainkan menjadi alasan kuat untuk memastikan tata kelola pariwisata berjalan dengan kualitas terbaik.