RRI.CO.ID, Denpasar – Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali.
Pengamat Pariwisata, Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc. mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
“Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir,” ujarnya pada Selasa, 06 Oktober 2026.
Sementara itu, Pengelola Desa Wisata Bakas, I Wayan Arsa menegaskan, keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
“Tamu kami adalah keluarga kami itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun dalam konteks apapun dan kegiatan apapun. Semuanya wisata punya hak untuk hadir untuk menikmati juga aktivitas di dalamnya,” ucapnya.
Penerapan prinsip nondiskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memperkuat kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....