Pigai: Kerja Sama Indonesia-Timor-Leste Tak Cukup Hanya Bicara Investasi

RRI.CO.ID, Denpasar – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong agar penguatan kerja sama ekonomi Indonesia dan Timor-Leste tidak hanya berorientasi pada investasi dan keuntungan bisnis, tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Pesan tersebut disampaikan Pigai saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam Bali–Timor-Leste Business Forum 2026 di Awan Auditorium 3, Tsinghua Southeast Asia Center, Serangan, Denpasar, Bali, Jumat 2 Oktober 2026.

Forum yang mengusung tema “Memperkuat Kemitraan Ekonomi Indonesia–Timor-Leste melalui Investasi Berkelanjutan, Perdagangan, Inovasi, dan Kolaborasi Keuangan” itu mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, UMKM, serta pemangku kepentingan dari kedua negara.

Di hadapan peserta forum, Pigai menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Timor-Leste harus terus dibangun dengan semangat persahabatan dan persaudaraan sebagai negara bertetangga.

“Karena kita tetangga, maka yang pertama adalah menjaga hubungan persahabatan, persaudaraan, dan cinta kasih secara tulus,” ujar Pigai, didampingi Koordinator Wilayah Kerja Bali, Anak Agung Gede Ngurah Dalem.

Menurut Pigai, hubungan kedua negara tidak cukup hanya dibangun melalui kepentingan ekonomi. Hubungan bilateral juga perlu ditopang kepedulian dan sikap saling membantu sehingga kerja sama yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Pigai mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pengelolaan sumber daya nasional secara bertanggung jawab.

Pemanfaatan sumber daya, menurutnya perlu memperhatikan keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Timor-Leste, Bali dinilai memiliki potensi untuk menjadi salah satu bagian dari pengembangan kerja sama yang lebih luas, termasuk di bidang ekonomi, keuangan, dan pariwisata.

Pigai secara khusus menyoroti penerapan prinsip Bisnis dan HAM dalam investasi dan kegiatan usaha.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilepaskan dari perlindungan terhadap hak pekerja, masyarakat, maupun lingkungan yang terdampak aktivitas bisnis.

“Bisnis dan HAM perlu menjadi perhatian para pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terdampak,” katanya.

Pigai juga menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia terkait rancangan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM.

Menurut dia, penguatan agenda Bisnis dan HAM diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang kondusif sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap menghormati hak-hak masyarakat.

Sementara itu, Senator DPD/MPR RI Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M. Wedasteraputra Suyasa III, menilai berbagai peluang kerja sama Indonesia dan Timor-Leste perlu dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Arya Wedakarna, Bali–Timor-Leste Business Forum 2026 menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dari kedua negara.

Menteri menambahkan, Forum tersebut dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas sekaligus memperkuat hubungan Indonesia dan Timor-Leste dalam menghadapi berbagai dinamika serta peluang di tingkat internasional.

Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Timor-Leste Marcos da Cruz yang menekankan pentingnya memanfaatkan momentum hubungan kedua negara untuk memperluas perdagangan, investasi, dan kemitraan ekonomi.

Marcos mengatakan forum tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan pelaku usaha Indonesia-Timor-Leste untuk bertemu, bertukar gagasan, sekaligus mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat dikembangkan.

Setelah sesi sambutan, Bali–Timor-Leste Business Forum 2026 dilanjutkan dengan panel diskusi yang mengangkat tiga pilar utama, yakni Blue Economy, Green Economy, dan Gold Economy.

Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, antara lain perdagangan bilateral, investasi, ekonomi kelautan dan perikanan, konektivitas maritim, pariwisata berkelanjutan, perlindungan lingkungan, pertanian, pendidikan, kerja sama keuangan, serta penguatan kemitraan sektor swasta.

Forum tersebut diharapkan menjadi salah satu ruang untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Timor-Leste sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas.

Di sisi lain, penekanan terhadap prinsip Bisnis dan HAM menjadi bagian dari upaya memastikan pengembangan investasi dan aktivitas ekonomi kedua negara tetap memperhatikan perlindungan masyarakat, pekerja, dan lingkungan.