Perkuat Akuntabilitas, Kanwil Kemenkum Bali Kawal Akurasi Data Keuangan dan BMN

RRI.CO.ID, Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) melalui penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026 secara daring, Rabu 30 September 2026.

Kegiatan yang diikuti jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Bali ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan data keuangan dan BMN sekaligus memastikan kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum.

Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, menekankan bahwa verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat agar laporan keuangan tersaji akurat, akuntabel, konsisten, tepat waktu, serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penguatan pengendalian intern juga didorong untuk memastikan setiap transaksi dan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi.

“Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen memastikan setiap data keuangan dan BMN tersaji secara akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekonsiliasi ini menjadi momentum untuk mencermati kembali data serta segera menindaklanjuti setiap hal yang masih memerlukan perbaikan,” ujar Eem.

Kanwil Kemenkum Bali juga akan mencermati ketepatan penggunaan akun pendapatan dan belanja, keselarasan target dan realisasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya. Langkah ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN secara berkelanjutan.