Tiga Organisasi Desak Moratorium Pariwisata di Tengah Krisis Lingkungan Bali

RRI.CO.ID, Denpasar — Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, dan Komunitas Public Enemy mendesak Pemerintah Provinsi Bali segera menerapkan moratorium pariwisata guna menahan krisis lahan dan air. Seruan ini disampaikan melalui konser mini (gigs) memperingati Hari Keadilan Ekologis bertajuk “Dari Tapak Untuk Keadilan Antar Generasi, Selamatkan Alam Bali dan Lawan Proyek-Proyek Perusak Lingkungan” di Warung Six A Six, Kesiman Kertalangu, Denpasar, Minggu, 20 September 2026 malam.

Kepala Divisi Kaderisasi dan Pendidikan FRONTIER-Bali, I Gusti Made Alit Permana Putra menegaskan, keadilan ekologis harus menjadi pijakan moral bersama. Menurutnya, persoalan lingkungan tak lagi sekadar menjaga kelestarian alam, melainkan berkaitan langsung dengan hak paling mendasar warga untuk bertahan hidup.

“Keadilan ekologi merupakan gagasan sekaligus kompas moral yang menempatkan manusia, alam dan generasi mendatang dalam satu kesetaraan. Keadilan ekologi bukan sekadar soal kelestarian, tapi soal hak hidup. Keadilan ekologi diperingati setiap tanggal 20 September guna merespons darurat krisis iklim dan kerusakan alam yang ada di Indonesia,” kata Alit.

Alit menyampaikan bahwa meski Indonesia telah melewati 81 tahun kemerdekaan, keadilan ekologis belum sepenuhnya dirasakan warga Bali. Pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali memicu fenomena overtourism yang berujung pada alih fungsi lahan masif, krisis air bersih, dan tumpukan sampah.

“Akibat pertumbuhan sektor pariwisata khususnya di Bali yang tidak terkendali karena tata kelolanya yang buruk telah memicu fenomena yang disebut dengan overtourism, di mana overtourism ini mengakibatkan persoalan lingkungan yaitu peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan dan krisis air. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengendalian tata ruang, belum adanya pembatasan jumlah wisatawan, serta ketergantungan yang berlebihan pada sektor pariwisata,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi pariwisata dengan daya dukung lingkungan Bali. Alit pun mengingatkan agar kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tidak sampai mengancam ruang hidup generasi mendatang.

“Jangan sampai kita sebagai generasi muda Bali, di mana pariwisata sebagai kehidupan kita, justru ke depannya akan mengancam ruang hidup kita sendiri,” tambah Alit.

Pandangan senada disampaikan Direktur WALHI Bali, A.A. Gede Surya Sentana, S.Fil. Menurutnya, persoalan lingkungan di Bali merupakan dampak langsung dari ketergantungan pada satu sektor ekonomi semata serta buruknya tata kelola lingkungan dan pariwisata.

Merujuk penelitian Cole yang ia kutip, alih fungsi lahan pertanian di Bali mencapai sedikitnya 1.125 hektare per tahun. Angka ini sejalan dengan tingginya konsumsi air tanah oleh sektor perhotelan, di mana hotel berbintang membutuhkan minimal 800 liter air per kamar per hari, sedangkan hotel nonbintang mengonsumsi sekitar 250 liter per kamar per hari.

“Akibat pariwisata massal sedikitnya setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sebanyak 1.125 hektare. Di sisi lain, penelitian dari Cole mengungkapkan bahwa sebagian besar hotel di Bali masih tergantung pada air tanah. Hotel berbintang di Bali memiliki kebutuhan air minimal 800 liter per kamar dalam sehari, sementara itu kebutuhan air hotel nonbintang adalah sebesar 250 liter per kamar sehari,” beber Surya.

Selain krisis air dan lahan, bisnis pariwisata menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Bali. Merujuk data FGD Humas BRIN, volume sampah terbesar terkonsentrasi di empat daerah pusat pariwisata, yaitu Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar.

“Selain itu, permasalahan sampah yang pada hari ini kian semakin memprihatinkan, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah yang ada di Bali. Diungkapkan dalam focus group discussion oleh Humas BRIN bahwa volume sampah atau timbulan sampah terbesar ada di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar, di mana kabupaten ini adalah kabupaten yang bergerak atau yang memiliki pendapatan terbesar di sektor pariwisata,” sambungnya.

Surya menggarisbawahi bahwa keadilan sosial tidak akan pernah terwujud tanpa hadirnya keadilan ekologis. “Jangan sampai pariwisata yang telah menghidupi Bali justru akan mengancam kehidupan masyarakat Bali ke depannya,” kata Surya.

Pada kesempatan yang sama, I Gusti Made Putra Triana, S.E. dari Komunitas Public Enemy membacakan empat poin tuntutan utama. Poin tersebut memuat dua desakan untuk Pemprov Bali dan dua seruan untuk anak muda.

Kepada Gubernur dan DPRD Bali, mereka mendesak diterapkannya evaluasi dan moratorium pariwisata serta penghentian seluruh proyek yang merampas hak warga atas tanah, air, dan kawasan pesisir.

“Kami menyerukan kepada Gubernur Bali dan DPRD Bali segera melakukan moratorium pariwisata di Bali untuk menghentikan krisis lahan dan krisis air di Bali,” seru Putra Triana.

“Kami menyerukan kepada Gubernur Bali dan DPRD Bali untuk menghentikan proyek-proyek yang merampas hak tanah, air, dan pesisir,” lanjutnya.

Sementara kepada generasi muda, ia meminta anak muda Bali menggunakan pengetahuannya untuk membela kehidupan masyarakat, memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, serta menghentikan praktik kolonialisme hijau.

“Kami menyerukan kepada seluruh kaum muda Bali guna menggunakan pengetahuan untuk membela kehidupan masyarakat, memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, menghentikan kolonialisme hijau. Kami menyerukan kepada kaum muda Bali untuk ambil peran, karena masa depan tidak menunggu,” katanya.

Ia menutup pembacaan seruan dengan menegaskan kembali bahwa keadilan ekologis adalah hak mutlak rakyat. “Keadilan ekologi adalah hak rakyat dan generasi selanjutnya. Hidup rakyat! Hidup Mahasiswa! Salam Adil dan Lestari!” pungkas Putra Triana.

Peringatan Hari Keadilan Ekologis malam tersebut turut diisi penampilan empat band lokal, yaitu The Red Man, The Crass, Genk HC, dan High Quality V2. Selain pertunjukan musik, acara dimeriahkan pameran karya seni dari Mang Ana, Anggi, Yan Camille, Dede Sudarmitha, Tu Angga, Adiva, Mdgegeartha, dan Mang Cenk.