Pembangunan Bali Harus Berikan Manfaat Merata di Seluruh Wilayah

RRI.CO.ID, Denpasar - Pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah. Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat menjadi bagian penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 usai rapat paripurna DPRD Bali, Senin 14 September 2026. Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan dan investasi harus berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.

Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha. Dalam bidang kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Hal tersebut dilakukan melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, penguatan sektor pertanian dan peternakan, serta berbagai kebijakan yang mendukung ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan perhatian terhadap persoalan harga tanah dan hunian yang semakin tinggi di sejumlah wilayah.

Kebijakan pembangunan ke depan perlu tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja dan berkembang di Bali, sejalan dengan arah pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove serta penguatan transportasi publik akan terus menjadi bagian dari prioritas pembangunan Bali.

Demikian pula di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta konektivitas sistem rujukan antar rumah sakit kabupaten/kota. Gubernur Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya tepat secara administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung arah pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, DPRD, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel. “Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” ucapnya.