Kanwil Kemenkum Bali dan Pemprov Bali Teguhkan Komitmen Pembangunan Hukum

RRI.CO.ID, Denpasar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan hukum melalui penandatanganan Nota Kesepakatan, Rabu 30 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Jaya Sabha tersebut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, Kepala Divisi P3H, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala BRIDA Provinsi Bali, serta jajaran terkait dari kedua institusi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa pembaruan Nota Kesepakatan dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan nomenklatur serta penyesuaian tugas dan fungsi kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. “Nota Kesepakatan ini menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi dan menghadirkan layanan hukum yang semakin relevan bagi masyarakat,” ujar Eem.

Dalam kesempatan tersebut, Eem juga memperkenalkan sejumlah inovasi layanan yang dikembangkan Kanwil Kemenkum Bali, di antaranya Artha Karya, Smart Rajeg Bali, dan Galeri Sanga Gumi Bali. Berbagai inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan potensi kekayaan intelektual dan produk unggulan daerah.

Gubernur Bali I Wayan Koster menyambut baik pembaruan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kanwil Kemenkum Bali. Kerja sama tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan melalui berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hukum di Provinsi Bali.

Penandatanganan Nota Kesepakatan menjadi wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kanwil Kemenkum Bali. Melalui kerja sama yang semakin terarah, kedua pihak berkomitmen mendorong pelaksanaan pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Bali.