Bupati Gianyar Jawab Pandangan Fraksi DPRD soal Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Gianyar - Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar, Rabu 9 September 2026.

Bupati I Made Mahayastra mengatakan sejumlah masukan fraksi telah dijawab, mulai dari persoalan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, beasiswa, penerimaan daerah, hingga pembangunan infrastruktur. "Penonaktifan PBI JK pada bulan Januari 2026 telah dilakukan verifikasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan untuk penonaktifan PBI JK bulan Agustus 2026 telah dilakukan migrasi secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah," jelas Mahayastra.

Ia mengatakan, Pemkab Gianyar juga telah berkoordinasi dengan 13 Puskesmas dan dua rumah sakit untuk memfasilitasi masyarakat yang kepesertaan PBI JK-nya nonaktif agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas pemerintah. Terkait Program Bantuan Kesehatan, Mahayastra menegaskan program tersebut menjadi instrumen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di luar tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pelaksanaannya dilakukan secara selektif, tepat sasaran, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan serta kemampuan keuangan daerah. "Masyarakat Gianyar yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap memperoleh pelayanan yang layak dan berkesinambungan," ujarnya.

Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Bupati memastikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi peserta Beasiswa Gianyar telah dilakukan melalui rekening masing-masing penerima setiap semester. Program tersebut termasuk satu keluarga satu sarjana.

Sementara terkait penurunan penerimaan retribusi daerah, Mahayastra menjelaskan hal tersebut disebabkan adanya peralihan penganggaran. Pada APBD Induk 2026, anggaran sebelumnya masuk dalam pos Retribusi Daerah, kemudian pada APBD Perubahan dialihkan ke pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada APBD Perubahan 2026 dialokasikan sebesar Rp288,130 miliar lebih atau 5,26 persen. Sedangkan belanja modal untuk irigasi pertanian mencapai Rp10,773 miliar lebih.

Menanggapi Fraksi Gerindra mengenai pembangunan infrastruktur, Mahayastra menegaskan pembangunan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu dan efisiensi anggaran. Khusus Penataan Lahan GOR Gianyar, progres fisik mencapai 39,588 persen.

Pembangunan sarana penunjang GOR Gianyar mencapai 20,753 persen, sedangkan pembangunan struktur gedung utama GOR Gianyar mencapai 28,379 persen. Mahayastra juga memastikan pembangunan Pusat Pemerintahan Gianyar tetap mengedepankan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan dan kepastian penyelesaian.

Sementara menjawab pandangan Fraksi Demokrat Bersatu, Bupati menegaskan setiap anggaran daerah diarahkan untuk memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bidang ekonomi, dukungan kepada UMKM dan sektor pertanian dilakukan melalui bantuan modal, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan serta fasilitasi akses pasar melalui Gerakan UMKM Berdaya Saing.

Di bidang pendidikan, Pemkab Gianyar memprioritaskan peningkatan kompetensi guru, revitalisasi bangunan pendidikan serta pemberian beasiswa mulai jenjang TK hingga pendidikan tinggi. Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan dasar di Puskesmas dan memperluas program kesehatan preventif melalui dukungan APBD dan Dana Alokasi Khusus.

Untuk infrastruktur, pembangunan diarahkan agar semakin merata hingga wilayah perdesaan dan terpencil dengan memperhatikan kualitas, keberlanjutan, serta prinsip pembangunan hijau dan ramah lingkungan. "Ke depan kami tetap memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi," pungkas Mahayastra.