Komisi IV DPRD Bali Bahas Sejumlah Masalah Pendidikan dengan Disdikpora

RRI.CO.ID, Denpasar - Komisi IV DPRD Bali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali pada Selasa 8 September 2026. RDP ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari Disdikpora Provinsi Bali terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dilapangan.

Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Suwirta menyoroti sejumlah masalah pendidikan salah satunya tentang kebutuhan guru di Bali. Ia mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan guru sebagai ASN baik PPPK maupun PNS.

Ia berharap guru-guru yang sudah lama mengabdi dibidang pendidikan (honor) juga mendapat perhatian karena selama ini peran mereka sangat penting meskipun mereka bekerja hanya dengan menggunakan SK Bupati dan anggaran dari komite sekolah. “Tentu kami berharap ini menjadi catatan juga, menjadi prioritas pemerintah mereka-mereka yang sudah lama walaupun mungkin dengan SK Kepala Sekolah, kemudian dianggarkan dengan komite bagaimanapun juga mereka mempunyai peran yang luar biasa dibidang pendidikan, saya berharap ini dituntaskan secepatnya,”ucapnya.

Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Wesnawa Punia mengatakan, untuk tenaga guru di Bali yang masih kurang sejumlah 990 guru, datanya sudah dikirim ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurutnya pihaknya menunggu kebijakan pusat terkait dengan formasi yang dibuka nanti baik PPPK maupun CPNS. Terkait dengan guru honor menurut IB Wesnawa masih menunggu kebijakan pusat.

“Kalau pusat memang melihat mekanismenya , proporsi persentasenya tenaga pendidiknya, ketersediaannya masih ada, sudah barang tentu itu akan bisa digeser. Sudah tentu yang 990 itu tidak dipedomani lagi tergantung ketersediaan anggaran dari pusat,”ujarnya.

Selain membahas kebutuhan guru, RDP ini juga membahas proses SPMB yang tahun ini dinilai berjalan lancar. Ida Bagus Wesnawa mengatakan RDP ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dimasyarakat sehingga tidak berkelanjutan. Menurutnya RDP dengan komisi IV sebagai wakil rakyat yang mengampu bidang pendidikan bertujuan memperdalam arah kebijakan program pendidikan di Bali untuk mewujudkan SDM Bali Unggul.