KPU Bali Jadikan Evaluasi Logistik Pemilu 2024 sebagai Pijakan Pemilu 2029

RRI.CO.ID, Denpasar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mulai mematangkan perencanaan logistik untuk Pemilu 2029 dengan menjadikan pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai bahan evaluasi.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar persoalan yang terjadi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terulang.

“Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” kata Lidartawan saat membuka Rapat Koordinasi Dokumentasi dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan 2024, Perencanaan Logistik Pemilu 2029, serta Tindak Lanjut Reviu Pertanggungjawaban Anggaran 2025 di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Kamis 3 September 2026.

Rapat tersebut diikuti jajaran KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, serta pengelola keuangan dan logistik.

Menurut Lidartawan, seluruh persoalan, kebutuhan, dan kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus didokumentasikan dan dievaluasi. Data tersebut akan menjadi dasar dalam memproyeksikan kebutuhan logistik Pemilu 2029.

“Kita harus membangun fondasi yang lebih baik,” tegasnya.

Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, menekankan pentingnya penyampaian kondisi serapan anggaran dan kebutuhan logistik secara jelas. Informasi tersebut, kata dia, perlu dituangkan dalam peta logistik yang mencakup kebutuhan, kendala pengelolaan, hingga jalur distribusi.

Dengan demikian, perencanaan logistik tidak hanya berorientasi pada jumlah kebutuhan, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pengelolaan dan distribusinya.

Dari sisi tata kelola kelembagaan, Anggota KPU Bali Anak Agung Gede Raka Nakula mendorong inovasi dan penguatan budaya kerja untuk mendukung pembangunan Zona Integritas.

Sementara Anggota KPU Bali Luh Putu Sri Widyastini mengingatkan agar proses inventarisasi dilakukan secara akurat, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan data pemilih.

Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Bali, Santi Chovarida, memaparkan hasil inventarisasi serta biaya pengelolaan logistik Pemilu 2024. Paparan tersebut dilengkapi Kasubbag Umum dan Logistik Putu Githa Gowinda mengenai biaya dan peta jalur distribusi.

Sejumlah kendala distribusi menjadi perhatian untuk diperbaiki dalam perencanaan Pemilu 2029. Pada saat yang sama, KPU Bali menekankan pentingnya ketertiban administrasi dalam penggunaan anggaran.

Kasubbag Keuangan KPU Bali I Wayan Budiarta menyampaikan, berdasarkan hasil rapat, Inspektorat akan melakukan reviu terhadap anggaran KPU Kabupaten Jembrana dan KPU Kabupaten Klungkung.

Santi Chovarida mengingatkan jajaran agar memastikan kelengkapan administrasi, termasuk KAK dan RAB dalam setiap SPJ, dokumentasi setiap belanja, serta pemenuhan ketentuan Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022.

Kelengkapan dokumen sewa dan perpajakan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Lidartawan menegaskan evaluasi logistik dan pengelolaan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang tertib dan akuntabel.

Ia meminta KPU Kabupaten/Kota se-Bali secara rutin menyampaikan pengeluaran setiap bulan dalam rapat pleno serta mendokumentasikan setiap konsultasi terkait perpajakan.

Dengan inventarisasi yang akurat, dokumentasi lengkap, administrasi tertib, dan perencanaan logistik berbasis data, KPU Bali berupaya memastikan penyelenggaraan Pemilu 2029 berjalan lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.