⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠RRI.CO.ID, Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Bali kini sedang mendorong pendirian Widyalaya Negeri. Mengacu Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024, Widyalaya adalah satuan pendidikan formal umum yang memiliki kekhasan Agama Hindu.

Kepala Kanwil Kemenag Bali, Dr. I Gusti Made Sunartha, S.Ag., M.M., menjelaskan, Widyalaya Negeri ini menjadi kebutuhan mendesak bagi Umat Hindu di Pulau Dewata. Terlebih data menunjukkan, Umat Hindu di Bali jumlahnya mencapai 86,7 persen.

"Ini belum memiliki satu pun pendidikan yang di bawah Kementerian Agama yang dibiayai oleh Kementerian Agama langsung atau di bawah pemerintah atau pendidikan negeri," katanya kepada wartawan di sela-sela Media Connect di Denpasar, Senin 03 Agustus 2026.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong berdirinya Widyalaya Negeri di Pulau Seribu Pura. Tujuannya adalah agar pendidikan agama mampu membangun peradaban yang modern.

"Bukan agama yang kita modernisasi, tetapi bagaimana teknis, pelaksanaan, penyebaran, pengajaran maupun yang lainnya itu sesuai dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menghibahkan tanah untuk pembangunan Widyalaya Negeri pertama di Bali. Selain itu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali juga memiliki tanah di Kabupaten Gianyar yang diproyeksikan sebagai lokasi Widyalaya Negeri.

"Proposal (pembangunan) sudah maju ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendekatan ke pemerintah daerah yang sudah sangat konsern atau tertarik adalah Bupati Bangli, dan Bupati Klungkung yang menginginkan pembangunan Widyalaya di kawasan Nusa Penida," jelasnya.

Kanwil Kemenag Bali menargetkan Widyalaya Negeri ini memiliki konsep Sekolah Satu Atap. Maksudnya dalam satu lokasi terdapat Pratama Widyalaya (Taman Kanak-kanan), Adi Widyalaya (Sekolah Dasar), Madhyama Widyalaya (Sekolah Menengah Pertama) dan Uttama Widyalaya (Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan).

"Siswa juga bisa tinggal di sana, atau boarding school (sekolah berasrama). Ini lah pola yang kita ingin sinergikan, sekolah satu atap dengan pasraman," sebutnya.

"Di sekolah kita berikan dia pengetahuan, baik itu terkait intelektual, keagamaan, sedangkan di pasraman atau di asrama ini kita tingkatkan terkait dengan adatnya, agamanya, seninya dan budayanya. Khususnya di Bali, ini untuk mentransformasi secara formal, bagaimana kelangsungan adat, agama dan seni budaya," imbuhnya.

Proposal pembangunan Widyalaya Negeri ini disebut telah diserahkan secara resmi ke Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., pada tanggal 13 Februari 2026. Proposal itu diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan penerbitan izin pendirian dan pengoperasian Widyalaya Negeri di Bali.

"Awal tahun 2027 harapan saya Widyalaya Negeri ini bisa beroperasi. Karena selain lokasi, untuk tenaga pengajarnya pun pemerintah daerah siap membantu penyediaan guru mata pelajaran umum. Bahkan di Kabupaten Jembrana, ada tenaga pengajar di Madrasah yang siap membantu di Widyalaya Negeri ini," katanya.