RRI.CO.ID, Denpasar – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung optimistis perekonomian Bali akan semakin kuat dan beragam melalui upaya diversifikasi ekonomi yang tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Optimisme tersebut disampaikan dalam Townhall Meeting Kemenkeu Satu Bali yang digelar di Aula Balai Diklat Keuangan Denpasar, Kamis 30 Juli 2026, di hadapan jajaran unit vertikal Kementerian Keuangan se-Provinsi Bali.

Kegiatan diawali dengan pemaparan Local Expert Regional Bali, Prof. Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si., yang menjelaskan bahwa perekonomian Bali pada Triwulan I Tahun 2026 tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,58 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen (yoy). Di sisi lain, kinerja fiskal nasional juga dinilai tetap terjaga.

Hingga Semester I Tahun 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada pada level 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian.

"Kita kawal fiskal ini di pusat dan di kanwil-kanwil, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, agar bisa efektif dan efisien. Strategi kita di tengah kondisi yang tidak pasti ini adalah terus menjaga balancing kondisi perekonomian demi mendukung fiscal sustainability, sekaligus memastikan APBN berfungsi sebagai shock absorber," ujar Juda Agung.

Dalam paparannya, Prof. Wiwin menjelaskan bahwa setiap wilayah di Bali memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda. Kawasan Bali Selatan masih menjadi penggerak utama sektor restoran dan akomodasi, sementara Bali Utara memiliki keunggulan pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Keragaman potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Bali. Selain itu, ia mengidentifikasi empat sektor yang berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, yakni kelistrikan, gas, pergudangan, serta komunikasi dan teknologi informasi.

Menurutnya, penguatan infrastruktur pada sektor-sektor tersebut akan memperkokoh fondasi ekonomi Bali yang lebih berkelanjutan. "Jika infrastruktur pada sektor-sektor kunci ini terus dijaga dan diperkuat, perekonomian Bali berpeluang tumbuh lebih berkelanjutan," kata Prof. Wiwin.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian pasokan lokal. Selama ini, sejumlah kebutuhan strategis, seperti sektor kelistrikan, konstruksi, hingga akomodasi, makanan, dan minuman, masih banyak dipenuhi dari luar Bali. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi pengembangan industri lokal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, Juda Agung mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dengan Bali sebagai salah satu provinsi tuan rumah. Kehadiran kawasan strategis itu diyakini akan menjadi momentum penting dalam memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Bali di luar sektor pariwisata.

Wamenkeu pun mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Bali untuk memperkuat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah, serta kalangan akademisi guna mendukung terwujudnya PFII. Selain membahas prospek ekonomi, Juda Agung turut mengapresiasi pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang didanai APBN, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda, yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat Program MBG kini mencapai 63 juta jiwa, setelah pemerintah melakukan penyempurnaan data secara cermat dari target awal 82,9 juta jiwa agar bantuan lebih tepat sasaran. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus turun langsung ke lapangan guna memastikan implementasi program berjalan optimal sekaligus merasakan dampak nyata yang diterima masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Juda Agung juga menegaskan pentingnya menjaga integritas institusi melalui semangat zero tolerance terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di samping itu, transformasi digital harus terus dipercepat agar pelayanan publik semakin inovatif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Jangan bosan untuk terus belajar. Teman-teman di daerah karena kesibukan tugas rutin kadang lupa mengembangkan diri. Terus lakukan continuous learning. Saya pun banyak belajar tentang kebijakan fiskal, utamanya apa yang menjadi impact bagi kesejahteraan masyarakat," pungkas Juda Agung.