Bawaslu Bali Gelar Evaluasi Holistik untuk Sambut Pemilu 2029

RRI CO.ID, Denpasar- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali resmi membuka forum evaluasi holistik atas capaian program Pendidikan Partisipatif Pemilu (P2P) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kota Denpasar, Rabu 10 Juni 2026.

Agenda strategis yang dihadiri oleh jajaran internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, perwakilan organisasi masyarakat sipil Bali Sruti, serta perwakilan alumni peserta P2P Kota Denpasar ini menjadi pijakan krusial untuk memetakan ruang perbaikan (room for improvement) demi melahirkan formula pengawasan partisipatif yang semakin matang di masa depan.

Dalam arahan pembukanya, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengawas di tingkat kabupaten/kota yang telah bekerja secara dinamis dan penuh dedikasi. "Saya selaku pribadi dan ketua mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Kordiv P2H, di mana proses pelaksanaan P2P berjalan sangat cepat dan dinamis. Kita patut mengapresiasi juga bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi pertama yang telah selesai melaksanakan program P2P ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Suguna memotivasi jajarannya untuk terus menjaga produktivitas kegiatan meskipun dihadapkan pada situasi efisiensi anggaran kelembagaan yang cukup ketat. "Dari rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana, padefisiensi yang kita hadapi, saya mengapresiasi karena kita tetap produktif melakukan kegiatan meskipun dengan kondisi non-a intinya semua sudah berjalan dengan baik.

Namun, tetap ada hal-hal yang perlu kita evaluasi untuk menjadi acuan pelaksanaan program selanjutnya. Di tengah anggaran," tegasnya. Menyambung arahan tersebut, Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kedekatan emosional yang berhasil dibangun antara pengawas dan masyarakat selama program berlangsung. "Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselesaikannya pelaksanaan P2P di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. Hubungan yang terbangun sangat intens antara Bawaslu dan para peserta P2P di lapangan," ujar Wiratma.

Wiratma juga menegaskan bahwa investasi sosial dalam bentuk pendidikan politik ini harus terus dikawal demi keberlanjutan demokrasi yang sehat di akar rumput. "Harapan ke depan, semoga program P2P ini tetap berlanjut secara berkesinambungan. Ini adalah salah satu program Bawaslu RI yang patut kita apresiasi dan dukung bersama demi memberikan pendidikan kepemiluan yang komprehensif kepada masyarakat," tambah Wiratma.

Memasuki pembahasan inti rapat, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, membuka forum dengar pendapat untuk menyerap evaluasi dari luar instansi. Perwakilan alumni P2P Kota Denpasar, I Gede Suyoga, langsung memberikan catatan kritis. "Terkait dengan rekrutmen, ke depan diharapkan agar peserta yang bergabung bisa lebih majemuk, misalnya dengan melibatkan lebih banyak pemilih pemula dari tingkat SMA," usul Suyoga.

Selain masalah rekrutmen, Suyoga juga menyoroti durasi waktu kelas tatap muka yang dirasa terlalu singkat untuk membedah materi kepemiluan yang berbobot. "Untuk waktu pelaksanaan mohon bisa ditambah lagi. Karena untuk ruang diskusi dengan materi yang cukup padat, dirasa kurang efektif jika hanya dilakukan dalam satu hari proses diskusi tatap muka," kata Suyoga memaparkan rekomendasinya.

Aspirasi tersebut langsung diperkuat oleh lembaga swadaya masyarakat Bali Sruti, Ni Luh Sariasih menginginkan adanya ruang dialektika yang lebih longgar dan mendalam bagi peserta. "Saya sepemahaman dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Suyoga. Berkaitan dengan paparan materi yang lumayan cukup padat, saya berharap kedepannya kegiatan dapat dilakukan minimal empat kali proses tatap muka, agar nantinya proses diskusi tatap muka jauh lebih efektif," ungkap Sariasih.

Mendengar berbagai masukan berharga tersebut, Ariyani menyambut baik masukan publik dan langsung memberikan tanggapan resmi mengenai kondisi riil penyerapan peserta di daerah. "Menanggapi masukan terkait kepesertaan, sebenarnya ada lima unsur target masyarakat yang kita sasar. Harus diakui, pemenuhan kelima unsur secara merata ini menjadi tantangan tersendiri bagi dinamika di kabupaten/kota. Tentu ini akan menjadi poin evaluasi internal kita bersama agar jangkauan sosialisasi ke depan lebih inklusif," jawab Ariyani.

Ariyani kemudian membeberkan catatan evaluasi teknis secara objektif, menyoroti aspek ketepatan waktu serta pemetaan karakteristik peserta di masing-masing wilayah kerja. "Secara administrasi, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendistribusikan undangan dan melapor ke provinsi secara tepat waktu. Terkait keberagaman unsur, kita melihat adanya karakteristik wilayah yang unik. Misalnya di Karangasem didominasi oleh pemilih pemula, Badung berhasil menghadirkan unsur paling lengkap, sementara di Gianyar porsi keterwakilan perempuan tercatat sebesar tiga puluh persen atau enam orang, yang ke depan kuotanya akan terus kita dorong," urainya.

Pada aspek metodologi pembelajaran, Ariyani menggarisbawahi pentingnya transisi dari pola pemaparan searah menuju ruang diskusi yang lebih interaktif dan eksploratif. "Semua peserta telah menyelesaikan fase pembelajaran mandiri dengan sangat baik. Namun, untuk sesi tatap muka, jajaran fasilitator di kabupaten/kota perlu melakukan diversifikasi metode agar tidak bertumpu pada tanya-jawab konvensional saja. Kita harus lebih mengoptimalkan waktu untuk membedah catatan kritis peserta dan memastikan tema besar seperti 'Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat' terinternalisasi dengan mendalam di seluruh wilayah, termasuk Klungkung dan Bangli," jelas Ariyani.

Sebagai penutup forum, Ariyani memfokuskan arahan finalnya pada rencana aksi jangka pendek demi menyempurnaan program kaderisasi pengawas partisipatif tersebut. "Sebagai langkah konkret pasca-evaluasi ini, Bawaslu Provinsi Bali akan segera menyelenggarakan program pembekalan khusus dan peningkatan kapasitas fasilitator bagi rekan-rekan di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Kami ingin memastikan jajaran di daerah memiliki kesiapan penuh, penguasaan materi yang matang, serta keterampilan komunikasi publik yang inklusif. Dengan demikian, pada pelaksanaan program P2P di masa mendatang, kita sudah jauh lebih siap untuk menjembatani ruang diskusi tatap muka yang interaktif, mendalam, dan mampu melahirkan kader pengawas partisipatif yang berkualitas," pungkasnya secara optimis.