RRI.CO.ID, Denpasar - Fasilitas publik yang dibangun untuk mendukung penyandang disabilitas belum selalu menjawab kebutuhan di lapangan. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah aksesibilitas yang tidak tepat sasaran akibat minimnya pelibatan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bali, Ni Ketut Leni Astiti, mengatakan kemandirian penyandang disabilitas tidak cukup hanya dibangun melalui peningkatan kapasitas individu. Dukungan lingkungan, kesempatan berpartisipasi, serta fasilitas yang aksesibel juga menjadi faktor penting.
"Yang paling internal di dalam diri mereka adalah kapasitas apa yang menonjol dalam dirinya. Itu yang kita dorong dulu. Setelah memahami dia punya kemampuan apa, kita tingkatkan kapasitasnya," kata Leni, Selasa, 29 September 2026.
Selain pelibatan, pemerintah dan penyelenggara layanan publik perlu menyediakan aksesibilitas, infrastruktur, serta akomodasi yang layak. Namun, ia menilai persoalan masih muncul pada implementasi aksesibilitas.
"Kadang aksesibilitas itu tidak tepat sasaran. Misalkan kemiringannya masih curam karena tidak melibatkan disabilitas dalam prosesnya, dari asesmen awal sampai pengerjaan dan selesai," ujarnya.
Menurutnya, penyandang disabilitas perlu dilibatkan sejak proses asesmen, perencanaan, pengerjaan, hingga evaluasi fasilitas. Pengalaman langsung pengguna diperlukan untuk mengetahui titik-titik yang berpotensi menjadi hambatan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....