RRI.CO.ID, Buleleng – Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Batu Pulaki Banyupoh Buleleng serta tiga sertifikat hak cipta bagi inovasi pelayanan publik Kabupaten Buleleng, Selasa 28 Juli 2026. Penyerahan tersebut menjadi penguatan komitmen pemerintah dalam melindungi potensi ekonomi daerah berbasis kekayaan intelektual.

Penyerahan sertifikat dilakukan Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Fajar Sulaeman Taman, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah. Sertifikat Indikasi Geografis Batu Pulaki Banyupoh Buleleng diterima langsung oleh Bupati Buleleng pada malam penutupan festival pariwisata terbesar di Bali Utara tersebut.

Dalam sambutannya, Fajar menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis untuk menjaga potensi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. "Sertifikat Indikasi Geografis Batu Pulaki memastikan kekayaan alam Banyupoh terlindungi dari klaim pihak luar sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Di sisi lain, pelindungan hak cipta atas inovasi pelayanan publik menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kreativitas yang layak mendapat pelindungan negara," ujarnya.

Batu Pulaki merupakan batu alam khas yang berasal dari kawasan Pulaki, Desa Banyupoh, Kabupaten Buleleng. Batu ini memiliki karakteristik berwarna abu-abu hingga kehitaman, bertekstur padat, serta memiliki ketahanan tinggi terhadap cuaca.

Keunikan tersebut terbentuk dari kondisi geologi setempat sehingga membedakannya dari batu alam yang berasal dari daerah lain. Selain menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis, Kemenkum juga memberikan tiga sertifikat hak cipta atas inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Ketiga sertifikat tersebut kemudian diserahkan secara simbolis oleh Bupati Buleleng kepada para inovator. Sertifikat pertama diberikan kepada I Putu Adipta Eka Putra atas karya cipta TPS 3R Plus, fasilitas pengelolaan sampah berbasis kawasan di Jalan Kartini, Singaraja, yang mengembangkan konsep reduce, reuse, dan recycle dengan fungsi tambahan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Sertifikat kedua diberikan kepada Gede Suharjono atas inovasi SININJA (Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal), sistem pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal guna meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat. Sementara itu, sertifikat ketiga diterima Putu Gofi Suparnaja atas inovasi Camat Buleleng Menyapa, program komunikasi publik yang dirancang untuk memperkuat hubungan antara pemerintah kecamatan dan masyarakat melalui pelayanan yang lebih responsif.

Bupati Buleleng mengapresiasi dukungan Kementerian Hukum dalam memberikan kepastian hukum terhadap kekayaan intelektual daerah. Menurutnya, kehadiran Kemenkum pada malam puncak Lovina Festival 2026 menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi lokal sekaligus penguatan inovasi pelayanan publik.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan pihaknya akan terus memperluas pendampingan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendaftarkan kekayaan intelektual. "Kanwil Kemenkum Bali terus bergerak proaktif mendampingi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mendaftarkan potensi kekayaan intelektual. Keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis Batu Pulaki dan berbagai inovasi pelayanan publik ini merupakan hasil kolaborasi yang kuat," ujar Eem.

Penyerahan sertifikat kekayaan intelektual pada malam penutupan Lovina Festival 2026 menjadi simbol sinergi antara pengembangan pariwisata, inovasi daerah, dan pelindungan hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat identitas daerah, serta mendorong daya saing Kabupaten Buleleng di tingkat nasional maupun internasional.