RRI.CO.ID, Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar mempercepat pemutakhiran data sosial masyarakat untuk memastikan seluruh warga yang berhak menerima perlindungan sosial tidak terlewat. Upaya tersebut ditandai dengan penambahan jumlah agen pendataan dari 935 menjadi 1.935 orang yang akan bertugas di seluruh desa dan kelurahan.

Komitmen itu ditegaskan Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Jumat 24 Juli 2026.

Dalam arahannya, Arya Wibawa menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan sekaligus penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Karena itu, seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, hingga agen pendataan diminta memperkuat sinergi untuk mempercepat proses verifikasi tanpa mengurangi kualitas data.

Pemkot Denpasar menargetkan verifikasi sekitar 38 ribu kepala keluarga (KK) kategori Desil 1 hingga Desil 5 rampung pada akhir Juli 2026. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pendataan terhadap 60 persen dari total 186.421 KK di Kota Denpasar atau sekitar 111.600 KK dalam waktu 20 hari kerja, mulai 24 Juli hingga 12 Agustus 2026.

Untuk mencapai target tersebut, pendataan dilakukan melalui gerakan serempak berbasis komunitas dengan melibatkan perangkat desa dan kelurahan, kecamatan, OPD, tim bapak angkat, hingga agen Perlinsos. Jadwal pelayanan juga disesuaikan pada sore hingga malam hari karena dinilai lebih efektif, baik dari sisi kelancaran sistem aplikasi maupun tingkat partisipasi masyarakat.

"Penjadwalan lapangan juga mempertimbangkan kegiatan adat dan sosial di masing-masing wilayah agar proses pendataan berjalan optimal," ujar Arya Wibawa.

Ia turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pendataan Perlinsos. Berdasarkan pembaruan Portal Perlinsos per 23 Juli 2026, sebanyak 12.355 KK atau sekitar 6,63 persen dari total kepala keluarga di Kota Denpasar telah terdata. Dari jumlah tersebut, 5.719 KK didaftarkan melalui pendampingan langsung oleh agen Perlinsos yang terdiri atas kepala dusun dan lingkungan, tim bapak angkat, eks-kader Jumantik, serta guru dan tenaga pendidik.

Menurut Arya Wibawa, proses pendataan juga diintegrasikan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki perangkat atau mengalami kendala teknis tetap dapat memperoleh pendampingan secara langsung.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data menemukan sejumlah perubahan di lapangan. Dari 38.437 data awal kelompok Desil 1 hingga Desil 5, sebanyak 1.119 data dieliminasi karena 483 warga telah meninggal dunia dan 636 lainnya berpindah domisili. Dengan demikian, tersisa 37.318 data yang masih harus diverifikasi.

Menurutnya, uji coba aplikasi Perlinsos tidak hanya bertujuan memperbarui data, tetapi juga menguji akurasi informasi pemerintah dengan kondisi riil masyarakat. Warga juga diberikan kesempatan mengajukan sanggahan apabila data yang tercantum dalam aplikasi tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka.

"Selain menjadi sarana pemutakhiran data, aplikasi Perlinsos juga mengedukasi masyarakat agar mengisi data secara jujur sekaligus memahami kategori penerima bantuan sosial, yaitu layak, tidak layak, dan berpotensi layak. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berlangsung lebih adil, akurat, dan tepat sasaran," ujar Laxmy.