Bawaslu Bali Dorong Komunikasi Publik yang Adaptif dan Berdampak

RRI.CO.ID, Badung - Bawaslu Provinsi Bali menegaskan bahwa komunikasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat eksistensi kelembagaan, terutama pada masa pasca-tahapan pemilu ketika aktivitas pengawasan tidak lagi banyak terlihat oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, saat membuka Rapat Optimalisasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Badung, Senin 6 Juli 2026.

"Tanpa adanya komunikasi publik, Bawaslu bukan apa-apa. Bahkan masyarakat belum mengetahui keberadaan maupun tugas Bawaslu apabila tidak ada kehumasan atau komunikasi publik yang menyampaikan kerja-kerja pengawasan kepada masyarakat," ungkap Wiratma.

Ia menjelaskan bahwa kehumasan memiliki peran strategis untuk menjembatani informasi mengenai tugas, fungsi, serta berbagai aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Bawaslu tidak lagi bekerja setelah seluruh tahapan pemilu selesai.

"Saya sendiri di bidang SDM terus berkeliling ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas SDM agar ketika memasuki tahapan pemilu berikutnya tidak lagi muncul berbagai persoalan. Melalui forum ini kami berharap memperoleh pemahaman baru sehingga peran dan fungsi kehumasan dapat dioptimalkan, khususnya di Bawaslu Kabupaten Badung," jelasnya.

Senada dengan Wiratma, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menilai fungsi kehumasan harus mampu bergerak lebih masif dalam mendokumentasikan sekaligus mempublikasikan seluruh aktivitas kelembagaan. Ia mengakui Bawaslu masih menghadapi tantangan dalam membangun citra positif di tengah cepatnya penyebaran informasi negatif di ruang digital.

"Berita negatif sering kali menyebar jauh lebih cepat sehingga berpotensi membentuk persepsi masyarakat terhadap lembaga. Tantangan inilah yang harus kami kelola melalui komunikasi publik yang lebih baik," katanya.

Semara Cipta juga mencontohkan masih sedikit masyarakat yang mengetahui apa itu Bawaslu. Saat membuat video testimoni bersama salah satu SMK di Badung, masih ditemukan kesalahan penyebutan nama lembaga.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa sosialisasi mengenai Bawaslu masih perlu terus diperkuat melalui strategi komunikasi yang lebih efektif. Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Badung, Rahmat Tamara, mengungkapkan bahwa tantangan kehumasan semakin terasa pada masa non-tahapan pemilu.

Selain keterbatasan isu yang dapat diangkat menjadi konten, kondisi efisiensi anggaran juga menuntut kreativitas dalam menjalankan fungsi komunikasi publik. Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Badung tetap berupaya menghadirkan berbagai konten edukatif, mulai dari publikasi kegiatan pengawasan, evaluasi program, uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), hingga program GEMPAR yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Menurut Rahmat, kehumasan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra positif lembaga, meningkatkan ketertarikan publik terhadap isu demokrasi, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Perspektif kolaborasi juga disampaikan Ketua Mafindo Bali, Dimas.

Ia mengapresiasi forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas penguatan komunikasi publik. Ia menjelaskan bahwa Mafindo selama ini aktif melakukan pemeriksaan fakta terhadap berbagai informasi, termasuk saat penyelenggaraan Pilpres, serta telah berkolaborasi dengan Bawaslu RI.

Ke depan, pihaknya membuka peluang memperluas kerja sama hingga tingkat daerah. "Kami melihat media sosial Bawaslu memiliki potensi yang besar untuk berkolaborasi. Isu politik tidak berhenti setelah Pilpres selesai. Karena itu edukasi mengenai verifikasi hoaks dan pencegahannya melalui konten digital menjadi salah satu langkah yang sangat penting," paparnya.

Dari sisi pemerintah daerah, I Putu Sukarma dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Kabupaten Badung membagikan pengalaman mengenai pengelolaan komunikasi pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa setiap informasi kegiatan pimpinan terlebih dahulu melalui proses pengumpulan data, dokumentasi, penyusunan rilis, hingga koreksi oleh pimpinan sebelum dipublikasikan kepada media massa.

Selain itu, kemitraan dengan media dinilai menjadi faktor penting agar informasi pemerintah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. "Hubungan yang baik dengan media menjadi salah satu kunci agar setiap kegiatan pimpinan dapat tersampaikan secara optimal sekaligus membuka ruang umpan balik dari masyarakat," terangnya.

Pandangan serupa disampaikan Wiradivka L. Wibawa dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Menurutnya, tantangan yang dihadapi instansi pemerintah dalam mengelola media sosial relatif sama, yakni bagaimana menyampaikan substansi informasi di tengah kecenderungan masyarakat yang lebih menyukai konten hiburan.

Karena itu, ia menilai strategi komunikasi perlu disesuaikan dengan karakter masing-masing platform digital tanpa mengurangi substansi pesan yang ingin disampaikan. "Kita harus memikirkan strategi konten yang sesuai untuk TikTok, Facebook, YouTube, maupun platform lainnya. Di sisi lain, penggunaan bahasa yang sederhana menjadi sangat penting agar masyarakat lebih mudah memahami pesan yang ingin kita sampaikan," jelasnya.

Menutup sesi diskusi, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, I Ketut Joni Suwirya, mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik dalam setiap produk komunikasi publik. Ia menegaskan bahwa sebuah berita harus berangkat dari informasi yang telah terkonfirmasi, bebas dari kepentingan pribadi penulis, serta disajikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

"Berita merupakan informasi yang telah melalui proses konfirmasi. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari istilah yang tidak lazim sehingga pesan dapat diterima masyarakat dengan baik," pungkas Joni.