RRI.CO.ID, Denpasar- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Upacara yang berlangsung khidmat di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, pada Rabu 1 Juli 2026 ini, menjadi momentum krusial untuk memperkuat doktrin sinergisitas keamanan dan pengawasan siber serta lapangan di wilayah Bali. Kehadiran I Putu Agus Tirta Suguna dalam perayaan historis dua dekade menuju satu abad Polri ini bukan sekadar pemenuhan undangan seremonial, melainkan sebuah langkah diplomasi kelembagaan yang strategis.

Kehadirannya menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan di Pulau Dewata hanya dapat terwujud melalui integrasi yang solid antara pengawas pemilu dan aparat penegak hukum. Dalam penyampaiannya usai upacara, Agus Tirta Suguna menegaskan bahwa tantangan pengawasan ke depan, khususnya dalam mengawal sisa tahapan pemilu dan dinamika politik lokal, memerlukan respons cepat yang berbasis pada early warning system.

Polri, dalam pandangan Bawaslu, adalah pilar utama yang memastikan bahwa setiap potensi riak sosial di akar rumput dapat diredam sebelum membesar menjadi konflik terbuka. "Bawaslu Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 untuk institusi Polri, khususnya jajaran Polda Bali. Di usia yang kian matang ini, kami melihat Polri bukan sekadar mitra kerja, melainkan benteng pertahanan yang memastikan instrumen demokrasi di Bali dapat berjalan di atas rel hukum yang tegak, aman, dan berkeadilan," tegas Suguna.

Lebih lanjut, Agus Tirta Suguna menyoroti krusialnya optimalisasi peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai wadah kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Menurutnya, kesamaan persepsi dan kecepatan bertindak dalam penanganan tindak pidana pemilu menjadi kunci utama untuk melahirkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran hukum pemilu.

Ia juga menggarisbawahi bahwa pola kerawanan di Bali memiliki karakteristik unik yang menyentuh aspek adat dan budaya lokal. Oleh karena itu, Bawaslu Bali sangat mengapresiasi pendekatan humanis (soft approach) yang selama ini diterapkan oleh Polda Bali, khususnya melalui optimalisasi fungsi Bhabinkamtibmas yang bersinergi langsung dengan pengawas pemilu di tingkat desa (Panwaslu Kelurahan/Desa).

Di era digitalisasi politik yang masif saat ini, Ketua Bawaslu Bali juga menyerukan pentingnya kerja sama dalam mengantisipasi polarisasi di ruang siber, seperti penyebaran berita bohong (hoax), kampanye hitam, dan ujaran kebencian. Penguatan lini siber antara Bawaslu dan Tim Siber Polda Bali dinilai menjadi benteng krusial dalam menjaga kejernihan ruang publik digital selama tahapan politik berlangsung.

"Demokrasi yang sehat tidak hanya dinilai dari apa yang terjadi di tempat pemungutan suara, tetapi bagaimana ruang digital dan ruang sosial kemasyarakatan kita bersih dari intimidasi dan manipulasi informasi. Di sinilah sinergi siber dan penegakan hukum dari Polri menjadi vital," tambah Suguna.

Agus Tirta Suguna berharap melalui refleksi HUT Bhayangkara ke-80 ini, komitmen Polri dalam menjaga netralitas dan profesionalisme institusi tetap kokoh. Netralitas aparat penegak hukum merupakan salah satu prasyarat mutlak yang akan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik (public trust) terhadap hasil dari proses demokrasi itu sendiri.

Upacara yang dihadiri langsung oleh Kapolda Bali, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, serta para tokoh adat dan agama ini, turut menyuguhkan parade kesiapan personel dan alutsista. Kehadiran seluruh elemen strategis daerah di Lapangan Renon ini merefleksikan kuatnya rasa bersatu dalam menjaga kondusivitas keamanan pariwisata dan politik di Bali.