Kolaborasi TPID Kota Perkuat Digitalisasi Daerah dan Pengendalian Inflasi

RRI.CO.ID, Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan Digitalisasi Daerah (TP2DD ) dan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2026 di Aston Denpasar Hotel & Convention Center. Kegiatan ini turut bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar untuk penguatan sinergi mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah , sekaligus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.

Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan ekonomi Kota Denpasar melalui penguatan pengendalian inflasi dan digita lisasi daerah. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menekankan capaian pembangunan Kota Denpasar perlu terus didukung oleh stabilitas harga, penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan transformasi digital layanan publik.

Jaya Negara mengatakan, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah. “Pemerintah Kota Denpasar memperluas penggunaan nontunai, memperkuat integrasi ini, seluruh Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian khusus terhadap pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga pasokan pangan, memperkuat pemantauan harga. Selain itu Pemkot juga meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia, Bulog, BPS, OJK, perbankan, dan perangkat daerah terkait. perangkat layanan digital, serta daerah meningkatkan literasi digital masyarakat,” katanya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali , Ronald D. Parluhutan, menyoroti Kota Denpasar memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata di Provinsi Bali. Kondisi tersebut mendorong tingginya permintaan pangan, baik dari penduduk, wisatawan, maupun mobilitas masyarakat.

Pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 3,19% (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi. Ia menyebut, sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, daging babi, bawang me rah, serta komoditas hortikultura tetap perlu menjadi perhatian.

“Bank Indonesia mendorong penguatan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pasar murah, penguatan peran Perumda sebagai pemasok d an offtaker , koordinasi dengan Bulog dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan data harga dan stok, serta komunikas publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kuningan dan periode libur sekolah,” ujarnya.

Selain pengendalian inflasi, Ronald juga menyoroti capaian positif digitalisasi daerah Kota Denpasar, yang ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Pemerintah Daerah ( ETPD ) Elektronifikasi Transaksi dari 91,9 persen menjadi 94 persen pada Semester II 2025 serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi 19 menjadi 10 se-Jawa Bali. Ia menekankan, percepatan digitalisasi penerimaan dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account pajak , EDC, dan ecommerce , peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

“Indonesia Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mendukung implementasi TP2DD melalui pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta advisory yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.

Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta menyampaikan digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi nontunai, transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

“Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada tahun 2026 telah mencapai 95 persen, yang didukung melalui berbagai inova si, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI,” ujarnya.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali Simon Melkisedek menyampaikan, kesiapan Bulog dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Bulog juga terus memperkuat penyerapan gabah/beras petani, penyaluran bantuan pangan, distribusi Minyakita, serta penyaluran beras SPHP untuk mendukung keterjangkauan harga masyarakat.

“Per 23 Juni 2026, Bulog Kanwil Bali memiliki stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, dan jagung, dengan ketahanan stok beras Cadangan Beras Pemerintah,” ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Denpasar I Made Juli Ardana, menyampaikan pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 0,50 persen secara bulanan, 1,56 persen secara tahun kalender, dan 3,19 persen secara tahunan. Ia menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, dengan komoditas penyumbang inflasi antara lain cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan biaya pendidikan SMA. Dari sisi bulanan, tekanan inflasi terutama dipengaruhi beras, pepes, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit, sementara b eberapa komoditas seperti canang sari, daging ayam ras, emas perhiasan, pepaya, dan labu siam memberikan andil deflasi.

Kegiatan HLM TP2DD dan TPID Kota Denpasar Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan Ekonomi Digital Terintegrasi Kawasan Panjer, Sesetan, dan Sidakarya (Kedai Pasar) , launching Klaster sebagai upaya pengembangan klaster digital untuk mengoptimalkan perolehan pajak. Selain itu, turut dilakukan pemberian penghargaan transaksi digital tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja terbaik dalam mendukung dan digitalisasi layanan publik.

Penghargaan diberikan kepada penerima reward penggu E TPD naan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta Puskesmas dengan capaian transaksi QRIS Dinamis terbanyak. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh anggota TP2DD dan TPID berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan, menjaga stabilitas harga, dan perwujudan visi Kota Denpasar memperluas digitalisasi transaksi daerah, sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju.