RRI.CO.ID, Denpasar- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali menginisiasi audiens strategis bersama Yayasan Wreda Sejahtera (YWS) Bali pada Rabu 5 Agst 2026 sebagai bentuk komitmen nyata dalam merangkul kelompok pemilih lansia menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan mendatang. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengikat komitmen bersama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna memastikan perlindungan hak pilih serta peningkatan literasi politik bagi kaum lanjut usia.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa lansia merupakan salah satu kelompok pemilih rentan, selain pemilih muda dan penyandang disabilitas yang hak politiknya harus diakomodir secara maksimal. Menurutnya, masih banyak kendala teknis di lapangan yang dialami para lansia, mulai dari aksesibilitas menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga minimnya dampingan fisik.

Oleh karena itu, Bawaslu Bali memandang penting hadirnya kolaborasi formal bersama Yayasan Wredi Sejahtera untuk mengedukasi sekaligus mengawal hak pilih mereka dari ranah procedural hingga perlindungan dari praktik politik uang.

"Kami bermaksud menjalin kerja sama resmi melalui PKS dengan Yayasan Wreda Sejahtera sebagai ruang untuk memberikan pendidikan politik dan literasi kepemiluan secara berkelanjutan bagi para lansia. Tidak hanya di tingkat provinsi, kami juga akan mengarahkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali untuk melakukan PKS serupa dengan cabang-cabang yayasan di wilayah masing-masing," ujar Ariyani.

Ariyani menambahkan, langkah awal pengawasan yang sangat krusial adalah memastikan seluruh lansia telah terdaftar secara sah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, Bawaslu Bali juga terus mendorong pola pengawasan yang inklusif agar petugas kemudahan akses TPS dapat dioptimalkan bagi lansia yang memiliki keterbatasan fisik, tanpa mengurangi independensi pilihan mereka.

Menanggapi ikhtiar tersebut, Pembina Yayasan Wreda Sejahtera Bali, Prof. Dr. dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SpKJ(K), MARS, menyambut hangat kedatangan jajaran Bawaslu Bali dan mengapresiasi perhatian khusus terhadap pemenuhan hak politik kelompok lansia.

Prof. Cok Lesmana menjelaskan bahwa populasi lansia mencakup sekitar 10 persen dari total penduduk, di mana kelompok ini memiliki tingkat militansi dan kesadaran berdemokrasi yang cukup tinggi apabila dibina dengan baik.

"Harapan kami partisipasi lansia turut bergerak aktif dalam menyukseskan demokrasi. Kami sangat menyambut baik edukasi kepemiluan yang berkelanjutan dari Bawaslu Bali, sehingga pesan-pesan demokrasi dan pencegahan politik uang ini nantinya dapat diketoktularkan oleh para lansia kepada keluarga serta lingkungan sekitarnya," ungkap Prof. Cok Lesmana.

Melalui rencana pendandatanganan PKS dan kolaborasi media sosial ini, Bawaslu Bali berharap isu perlindungan hak politik pemilih lansia dapat tergaung lebih luas hingga mengetuk kesadaran para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim pemilu yang ramah, inklusif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.