RRI.CO.ID, Tabanan- Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, mendorong penuh pembentukan Komunitas Pengawas Partisipatif sebagai wadah berkelanjutan bagi alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Kabupaten Tabanan. Langkah strategis ini diproyeksikan sebagai output nyata agar generasi muda tidak sekadar menyerap teori kepemiluan, melainkan langsung turun menjadi motor penggerak pengawasan di tengah masyarakat.

Target melahirkan agen perubahan tersebut ditegaskan Wirka saat memberikan arahan utama dalam agenda P2P Kabupaten Tabanan yang berpusat di CS Bedha, Tabanan, Selasa 2 Juni 2026. Forum krusial ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, Kepala Sekretariat, beserta jajaran staf sekretariat, dengan melibatkan 20 peserta aktif yang terdiri dari generasi muda potensial.

Dalam arahannya, Wirka membedah bahwa urgensi utama dari pendidikan ini adalah memantik kepekaan sosial para kader muda terhadap dinamika lingkungan sekitar. Mengingat durasi diklat tatap muka yang relatif singkat, pembentukan struktur komunitas yang dinakhodai oleh seorang koordinator menjadi harga mati demi menjamin keberlanjutan gerakan pengawasan di tingkat akar rumput.

"Saya berharap pasca-kegiatan ini dapat dibentuk komunitas pengawas partisipatif untuk mengaktifkan alumni yang ada hari ini. Jangan sampai keluar dari ruangan ini, semuanya dilupakan. Saya harap ada koordinator yang menyambungkan koordinasi antaranggota di komunitas tersebut," ujar Wirka.

Masuk ke jantung substansi pengawasan, Wirka membekali para peserta dengan pemetaan subjek hukum yang terlibat dalam ekosistem demokrasi elektoral. Kader P2P dituntut jeli, tidak hanya memelototi gerak-gerik peserta pemilu, tetapi juga mengawal ketat netralitas barisan pihak yang diharamkan berpolitik praktis oleh undang-undang, seperti perangkat desa, ASN, TNI, hingga Polri.

Tak kalah penting, Wirka menyoroti peran krusial pemuda dalam memutus mata rantai "pembiaran" terhadap praktik nonprosedural yang telanjur dianggap lumrah di masyarakat. Ia mencontohkan fenomena pragmatisme saat tahapan kampanye, di mana warga kerap meminta materi atau imbalan kepada calon legislatif (caleg), sebuah kekeliruan fatal yang wajib diluruskan melalui edukasi persuasif.

"Demokrasi akan maju kalau anak-anak muda peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jangan membiarkan sesuatu yang sudah salah menjadi salah. Ikuti seluruh rangkaian diskusi tatap muka ini dengan serius, kritis, dan penuh tanggung jawab. Gali ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber," tegas Wirka.

Menyambut visi besar tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Ketut Narta, memaparkan kesiapan teknis yang menjadi fondasi pelaksanaan P2P kali ini. Narta mengapresiasi tinggi metode pembelajaran modern yang diterapkan, di mana para peserta telah dipersenjatai dengan modal literasi yang kuat sebelum melangkah ke ruang diklat tatap muka.

Melalui pembagian modul komprehensif dan visualisasi materi audio-visual, Bawaslu Tabanan berhasil memotong kompas birokrasi belajar. Imbasnya, forum tatap muka di CS Bedha ini diproyeksikan berjalan lebih konstruktif, bertenaga, dan langsung menukik pada sesi pemecahan masalah (problem solving) serta pembedahan kasus-kasus riil di lapangan.

"Karena teman-teman sebelumnya telah dibekali modul dan video pembelajaran, maka forum tatap muka ini harus kita optimalkan sebagai ruang diskusi interaktif dan berbagi pengalaman. Adik-adik sudah diberikan ruang yang luas untuk belajar mandiri, sehingga hari ini saatnya kita mempertajam implementasinya di lapangan," ujar Narta.

Lewat sinergi taktis ini, Bawaslu ke depan menancapkan jangkar target jangka panjang untuk membangun ekosistem pengawasan pemilu mandiri yang mengakar di tingkat basis. Dengan bergeraknya alumni P2P sebagai benteng integritas, Bawaslu optimistis potensi pelanggaran mampu ditekan, netralitas aparatur negara terjaga, dan kesadaran politik masyarakat Tabanan melesat demi mewujudkan kualitas demokrasi yang bersih dan bermartabat.