RRI.CO.ID, Denpasar- Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 menjadi titik balik bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali untuk menegaskan kembali posisi pengawas pemilu sebagai benteng kedaulatan rakyat. Di era modern, esensi perjuangan tidak lagi melawan kolonialisme, melainkan menjaga integritas hak suara masyarakat dari segala bentuk kecurangan.

Bawaslu Bali menekankan bahwa mengawal jalannya tahapan pemilu bukan sekadar menjalankan tugas regulasi atau formalitas kerja. Lebih dari itu, pengawasan pemilu adalah sebuah pengabdian ideologis yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Jika 118 tahun lalu pemuda bangsa bangkit untuk memerdekakan tanah air, hari ini tugas kita adalah memerdekakan hak konstitusional warga negara. Menjaga kompas demokrasi agar tetap lurus adalah wujud nasionalisme nyata yang harus tertanam di dada setiap pengawas," tegas Ketua Bawaslu Bali dalam momentum peringatan tersebut, Rabu 20 Mei 2026.

Menghadapi kompleksitas dinamika politik saat ini, Bawaslu Bali menegaskan bahwa seluruh jajaran pengawas di Pulau Dewata harus bergerak dalam satu kesatuan komitmen yang kokoh. Hal ini diwujudkan melalui penegakan integritas tanpa kompromi untuk menjaga independensi lembaga dari segala intervensi politik demi melahirkan demokrasi yang bersih.

Sejalan dengan itu, lembaga juga wajib menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat dengan membuka ruang transparansi yang luas dan memperkuat pengawasan partisipatif. Fondasi tersebut kemudian disempurnakan oleh soliditas bernegara yang kuat, yang mengikat ketahanan internal institusi dari tingkat provinsi hingga pengawas lapangan agar tetap teguh dan tidak goyah dalam menghadapi setiap tekanan di lapangan.

Melalui refleksi Harkitnas ke-118 ini, Bawaslu Bali berkomitmen untuk tidak sekadar menjadi wasit yang pasif, melainkan pengawal aktif yang memastikan transisi kepemimpinan bangsa berjalan adil, jujur, dan bermartabat demi masa depan Indonesia.