RRI.CO.ID, Denpasar - Kemacetan ekstrem di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk tahun ini menjadi sorotan serius karena skalanya jauh lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer, melumpuhkan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa baru sekarang krisis ini terjadi secara masif?. Ketua HIPMI Bali Bidang X Infrastruktur, Perhubungan, dan Tata Ruang, Mauludin Sjirod menilai kemacetan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan akumulasi masalah lama yang tidak pernah diselesaikan secara mendasar.

“Ini bukan kejadian tiba-tiba. Masalahnya sudah ada sejak lama, tapi dibiarkan hingga akhirnya sistemnya kolaps saat beban meningkat,” katanya.

Menurutnya, lonjakan pergerakan kendaraan tahun ini menjadi pemicu utama. Aktivitas logistik Jawa Bali meningkat signifikan, ditambah mobilitas masyarakat yang kembali tinggi pasca pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata.

Namun, peningkatan demand ini tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan manajemen operasional. Sirod menegaskan bahwa akar persoalan bukan pada kekurangan kapal, melainkan keterbatasan dermaga dan buruknya sistem pengelolaan.

“Kapal tersedia cukup, tapi tidak bisa maksimal karena harus antre sandar. Di sisi lain, kendaraan menumpuk di darat karena tidak ada pengaturan arus yang disiplin. Ini kemacetan ganda di laut dan di darat,” ujarnya.

Ia juga mengkritik lemahnya manajemen operasional, seperti tidak konsistennya waktu bongkar muat, belum optimalnya sistem tiket berbasis waktu (time slot), serta minimnya pemanfaatan buffer zone. Akibatnya, kendaraan langsung menumpuk di area pelabuhan tanpa kontrol yang efektif.

Dampak dari kondisi ini sangat besar. Biaya logistik meningkat akibat waktu tunggu yang panjang dan konsumsi bahan bakar yang terbuang. Distribusi barang terganggu, memicu potensi kenaikan harga komoditas.

Sektor pariwisata Bali juga terdampak karena keterlambatan perjalanan wisatawan. Selain itu, kerugian waktu dan potensi gangguan kesehatan bagi pengemudi menjadi konsekuensi nyata yang tidak bisa diabaikan.

Untuk itu, Sirod mendorong langkah konkret yang terukur. Dalam jangka pendek, pemerintah harus menerapkan sistem tiket online berbasis waktu secara wajib dan disiplin, seperti di bandara dan di stasiun sehingga kendaraan tidak datang bersamaan tanpa jadwal.

Penambahan armada kapal tetap diperlukan, namun harus dibarengi dengan pengaturan sandar yang efisien. Rekayasa lalu lintas menuju pelabuhan juga harus diperketat, termasuk pemanfaatan buffer zone sebagai kantong penahan kendaraan.

Sementara itu, dalam jangka menengah, pemerintah harus fokus pada penambahan jumlah dermaga sebagai solusi struktural utama. Selain itu, perlu pembangunan buffer zone terpadu berskala besar, peningkatan kapasitas jalan akses, serta integrasi sistem transportasi darat dan laut berbasis digital.

“Kalau yang dibenahi hanya permukaan, masalah ini akan terus berulang. Kita butuh perbaikan sistemik, bukan tambal sulam, belum lagi jika tol jawa sudah sampai Banyuwangi dan tol Bali sudah terhubung maka penambahan darmaga sudah sangat harus diperhitungkan dan disegerakan,” tegas Sirod.

“Saya mengingatkan bahwa tanpa langkah tegas dan berbasis data, Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk akan terus menjadi titik lemah konektivitas nasional yang merugikan ekonomi secara luas,” imbuhnya.