RRI.CO.ID, Jakarta - Upaya memperkuat intermediasi dan sinergi lintas sektor terus dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Melalui koordinasi kebijakan yang terpadu serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pembiayaan sektor riil guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kick OffPercepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) Tahun 2026 di Jakarta dikutip dari ekon.go.id

“Puji syukur kehadirat Allah SWT karena izinnya kita hadir dalam forum yang membahagiakan dan membanggakan ini yaitu terselenggaranya Program Percepatan Intermediasi Indonesia atau PINISI sebagai wujud sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menko Airlangga mengatakan, Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) merupakan inisiatif strategi komunikasi dan koordinasi kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk mempercepat intermediasi yang optimal, seimbang, dan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga guna membangun optimisme dunia usaha serta memperkuat transmisi kebijakan, sekaligus menjadi forum strategis yang mempertemukan Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam penyaluran pembiayaan bagi perekonomian, mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, serta menggerakkan sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju.

Menko Airlangga mengungkapkan, Pemerintah terus mendorong akselerasi pada sektor-sektor prioritas, antara lain hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, ekonomi digital, serta pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Dalam konteks tersebut, penguatan intermediasi sektor jasa keuangan menjadi kunci dalam memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM dan sektor yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, berbagai instrumen kebijakan terus dioptimalkan, termasuk kredit program yang hingga Maret 2026 telah mencapai Rp78,39 triliun atau sekitar 25 persen dari target tahun 2026. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diharapkan dapat mengakselerasi implementasi program serta mengatasi berbagai hambatan di sektor riil.

Menko Airlangga menambahkan, ke depan, keberhasilan penguatan intermediasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan sinergi yang erat antara Pemerintah, otoritas keuangan, sektor perbankan, dunia usaha, serta akademisi. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing global.

“Saya berharap dengan PINISI, optimisme dunia usaha kembali menguat, intermediasi mengalir ke sektor produktif dan saya mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen dan berkontribusi terhadap inisiatif PINISI ini,” tutur Menko Airlangga.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi antarotoritas untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus dioptimalkan guna mendukung intermediasi pembiayaan serta memperkuat sektor riil.

Di tengah tantangan ekonomi global, Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat dengan fundamental ekonomi yang terjaga. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk terus tumbuh dibandingkan sejumlah negara lain, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, stabilitas sistem keuangan, serta kinerja sektor eksternal yang tetap solid.