Pemprov Bali dan PLN Teken MOU Percepatan Infrastruktur Energi Terbarukan

RRI.CO.ID, Jembrana — Pemerintah Provinsi Bali dan PT PLN (Persero) menandatangani kesepakatan bersama untuk mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di Bali. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret mendorong terwujudnya Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi Program PLTS 100 GWp Site Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa 25 Agustus 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali menyambut kebijakan pemerintah pusat yang memberikan alokasi pengembangan energi surya untuk Bali.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali yang telah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu. "Mewakili Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali," kata Koster.

Koster menyebut alokasi pengembangan PLTS untuk Bali pada tahap awal mencapai 1.000 MWp. Ia menjelaskan, kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sebenarnya telah dirancang sejak 2019 melalui Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019.

"Program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal karena situasi saat itu kurang kondusif akibat ada pandemi COVID-19. Sekarang ada momentum yang tepat," ujarnya.

Koster mengatakan pemerintah daerah akan mengambil peran dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan milik negara yang tidak produktif. Menurut dia, lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih," kata Koster.

Pengembangan energi bersih, lanjut Koster, juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor pariwisata. Sebagai destinasi wisata dunia, Bali membutuhkan dukungan ekosistem yang bersih dan berkelanjutan.

Ia menilai penggunaan PLTS dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor sekaligus menekan biaya penyediaan energi. "Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih," ujarnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pengembangan PLTS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi. Untuk tahap awal, Bali akan mengaplikasikan pengembangan energi surya dengan kapasitas 1.000 MWp sesuai alokasi yang disampaikan pemerintah daerah.

Menurut Darmawan, pengembangan energi terbarukan akan mengubah struktur sistem kelistrikan Bali yang selama ini masih menggunakan sebagian energi berbasis BBM impor. "Dengan adanya program ini, sistem kelistrikan Bali bergeser yang tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor, digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan," kata Darmawan.

Ia mengatakan pengembangan energi bersih tersebut sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang diusung Koster. Energi hijau, tidak hanya mendukung ketahanan listrik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik pariwisata Bali.

"Pariwisata Bali bertumbuh berkembang dengan adanya energi hijau, yang jauh lebih andal, lebih bersih, dan lebih ekonomis," ujarnya.

Darmawan menegaskan percepatan pembangunan PLTS membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan program tersebut adalah ketersediaan lahan.

"Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan," kata Darmawan.

Kesepakatan antara Pemprov Bali dan PLN diharapkan mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung, sehingga transformasi sistem energi Bali menuju energi terbarukan dapat segera direalisasikan.