RRI.CO.ID, Jakarta - Penanganan hoaks kesehatan perlu dimulai dari hulu melalui kolaborasi dengan platform digital agar publik mendapat informasi yang jelas tentang sumber konten kesehatan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat dikutip dari komdigi.go.id.

Menurut Wamenkomdigi Nezar, hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena berdampak luas pada masyarakat. “Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujarnya.

Wamenkomdigi Nezar menjelaskan penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan jika hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten. “Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau mungkin juga bisa ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” tegasnya.

Wamenkomdigi Nezar mengatakan, Pemerintah mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi.

“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” jelas Wamenkomdigi Nezar.

Wamenkomdigi Nezar menekankan pendekatan ini tidak bertujuan membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, tetapi memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas konten. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah suatu informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan.

Dengan begitu, publik dapat lebih waspada dalam menyikapi konten kesehatan yang beredar. “Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.

Wamenkomdigi Nezar menilai perlu ada dasar kebijakan bersama antara Kementerian Komdigi dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital. “Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.

Wamenkomdigi Nezar mengatakan, pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya. Ia menegaskan langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, Pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.