KBRN, Denpasar : Keamanan di Bali kembali disorot setelah insiden penusukan di Denpasar dan maraknya kendaraan berpelat nomor palsu yang kian meresahkan masyarakat. BPD HIPMI Bali menilai kondisi ini sebagai ancaman serius bagi dunia usaha dan pariwisata di Pulau Dewata.

Kompartemen Bidang Organisasi BPD HIPMI Bali, Oni Rahmansyah meminta aparat kepolisian bertindak lebih tegas dan sistematis. Langkah itu guna menekan angka kriminalitas serta mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.

“Kasus penusukan di Warung Auna, Jalan Nangka Utara, yang menewaskan Kadek Parwata (31) adalah alarm keras bagi kita semua. Kami mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam menangkap pelaku, tetapi tindakan pencegahan harus diperkuat. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,” tegas Oni Rahmansyah.

Ia juga menyoroti fenomena kendaraan berpelat nomor palsu yang makin marak digunakan untuk aksi kejahatan. “Pelat palsu ini jadi modus kejahatan yang licik. Pencurian, tabrak lari, hingga aksi kriminal terorganisir semakin sulit dilacak karena kendaraan-kendaraan ilegal ini beredar bebas. Jika dibiarkan, Bali bisa kehilangan reputasinya sebagai destinasi wisata yang aman,” tambahnya.

HIPMI Bali menekankan perlunya langkah konkret dan sistematis untuk memberantas kejahatan jalanan dan kendaraan ilegal. Berikut strategi yang diusulkan:

1. Razia Terpadu dan Terarah

* Kepolisian harus menggencarkan razia berbasis data intelijen di titik rawan kriminalitas.

* Spot check dilakukan secara acak untuk menghindari kebocoran informasi kepada pelaku.

2. Pemanfaatan Teknologi

* Pemasangan sistem Automatic Number Plate Recognition (ANPR) di titik strategis guna mendeteksi kendaraan berpelat palsu.

* Pemantauan berbasis AI untuk melacak kendaraan mencurigakan secara real-time.

3. Patroli Intensif di Zona Rawan

* Peningkatan patroli gabungan antara kepolisian dan pecalang di pusat perbelanjaan, kawasan wisata, dan jalur strategis lainnya.

* Penempatan pos keamanan di daerah rawan untuk mencegah aksi kriminal sebelum terjadi.

4. Sanksi Tegas bagi Pemalsu dan Pengguna Pelat Palsu

* Denda maksimal dan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan serta pengguna pelat nomor ilegal.

* Kolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk validasi berkala nomor kendaraan.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Keamanan

* Kampanye pelaporan kendaraan mencurigakan melalui kanal resmi kepolisian.

* Pelaku usaha, terutama sektor pariwisata, harus lebih aktif mengawasi kendaraan yang keluar-masuk area bisnis mereka.

Menurut Oni Rahmansyah, keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab kolektif. “Jika kita ingin Bali tetap aman dan nyaman, semua pihak harus bergerak. Pelaku usaha harus peduli dengan lingkungan sekitarnya, masyarakat harus berani melapor, dan aparat harus bertindak lebih agresif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang OKK BPD HIPMI Bali, Dewa Wiwin, menambahkan bahwa stabilitas keamanan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan ekonomi. “Kami mendukung penuh langkah tegas dalam meningkatkan keamanan. Ini bukan hanya soal menekan angka kriminalitas, tetapi juga menjaga citra Bali sebagai tempat yang aman bagi wisatawan dan investor,” ujarnya.

Dengan langkah konkret dan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat, HIPMI Bali optimistis keamanan di Pulau Dewata dapat ditingkatkan secara signifikan. Bali tidak boleh kehilangan daya tariknya sebagai destinasi yang aman dan kondusif bagi semua pihak.