Partisipasi Masyarakat Penting untuk Memajukan BUPDA Desa Adat

RRI.CO.ID, Denpasar – Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam memajukan Baga Usaha Padruen Desa Adat (BUPDA) di masing-masing desa adat di Bali. Keberadaan BUPDA tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan usaha, tetapi juga bagaimana potensi dan kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bersama.

Akademisi sekaligus perwakilan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Dr. Ida I Dewa Ayu Yayati Wilyadewi, S.E.,M.M.,Ak. CSP, CMM, menegaskan bahwa proses pendirian BUPDA seharusnya tidak hanya ditentukan oleh prajuru desa adat. “Bukan hanya prajuru desa adat saja yang menentukan kita akan mendirikan BUPDA, tetapi keikutsertaan seluruh warga desa adat ini harus kita ikutkan,” ujarnya.

Menurut Wilyadewi, keterlibatan krama desa adat diperlukan sejak menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan. Setiap desa adat memiliki potensi, aset, sumber daya manusia dan karakteristik yang berbeda, sehingga jenis usaha BUPDA tidak dapat diseragamkan. Masyarakat bersama perangkat desa adat perlu melihat potensi yang dapat dikembangkan dan menentukan arah usaha yang paling sesuai. “Setiap lini yang memungkinkan untuk bisa dikelola oleh BUPDA ini ke dalam usaha BUPDA melalui unit usahanya, harusnya bisa dimasukkan,” jelasnya.

Partisipasi masyarakat juga penting untuk membangun kesepahaman mengenai arah strategis BUPDA. Kesepakatan antara desa adat dan krama kemudian dapat dituangkan dalam pararem sebagai landasan pengelolaan usaha.

Menurutnya, pararem memiliki kekuatan dalam mengikat kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat desa adat. “Kita wajib untuk menentukan arah strategisnya seperti apa, kemudian berkomunikasi dan memiliki kesepakatan seperti apa. Nah, kemudian kesepakatan ini itulah yang harus dituangkan di dalam pararem,” ungkap Wilyadewi.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola BUPDA yang sehat. Semakin banyak elemen yang terlibat dalam sebuah usaha, semakin diperlukan keterbukaan informasi agar tidak muncul kecurigaan ketika terjadi persoalan dalam pengelolaan usaha. Transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam tata kelola BUPDA. Informasi mengenai laporan keuangan, aktivitas usaha, kerja sama dan perkembangan bisnis dapat disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

Saat ditanya terntang pemanfaatan teknologi digital, ia mengungkapkan cara ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat keterbukaan BUPDA kepada masyarakat.

“Misalnya begitu ada transparansi, ada aplikasi, kemudian bisa disampaikan secara digital. Laporan keuangan dan segala macam, aktivitas pergerakannya seperti apa. Mungkin ada website juga yang bisa diakses,” jelasnya. Keterbukaan informasi tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih memahami sekaligus ikut mengawal perkembangan BUPDA.

Selain berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, masyarakat desa adat juga dapat menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia BUPDA. Generasi muda atau yowana dinilai memiliki peran penting, terutama dalam menghadapi digitalisasi dan perubahan tren bisnis.

Namun, keterlibatan generasi muda bukan semata-mata untuk mendukung modernisasi, melainkan juga sebagai bagian dari proses regenerasi pengelola desa adat. “Kita juga harus memikirkan regenerasi berikutnya ini. Jadi regenerasi melalui yowana ini harus kita persiapkan juga,” ujar Wilyadewi.

Dengan demikian, kemajuan BUPDA membutuhkan hubungan yang seimbang antara pengelola, prajuru dan krama desa adat. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui keberadaan BUPDA, tetapi perlu ikut terlibat dalam menentukan arah usaha, mendukung pengelolaan, sekaligus mengawasi perkembangannya.

Majelis Desa Adat (MDA) juga terus berupaya untuk melakukan pendampingan mulai dari proses pendirian, penyusunan pararem, tata kelola usaha hingga penyelesaian persoalan yang muncul.

“Yang paling urgensi di antara itu bukan hanya mendirikan, tetapi bagaimana kemudian kita bisa memastikan BUPDA ini bisa berjalan. Jadi secara kontinu kemudian bisnisnya bisa sustain,” tutup Wilyadewi.