BPS Dorong Evaluasi Hotel Non Bintang di tengah Rendahnya Okupansi

RRI.CO.ID, Cirebon – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mendorong evaluasi terhadap keberadaan hotel non-bintang yang tingkat hunian kamarnya masih rendah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing sektor perhotelan di Kota Cirebon.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, S.Si., M.T.I., mengatakan data statistik dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun pelaku usaha hotel. Terutama untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat keterisian kamar pada hotel non-bintang.“Kalau yang non-bintang mestinya mereka bisa petakan. Paling tidak mereka evaluasilah, kok kenapa sih rendah,” ujar Samiran kepada RRI Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Samiran, pemerintah juga perlu melihat keseimbangan antara jumlah wisatawan yang datang dengan kapasitas kamar hotel yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengembangan sektor akomodasi.

Ia menjelaskan, saat ini Kota Cirebon memiliki 69 hotel dengan kapasitas kamar yang cukup besar. Di sisi lain, tingkat hunian hotel non-bintang masih berada pada angka yang relatif rendah dibandingkan hotel berbintang.

Samiran mencontohkan tingkat hunian hotel non-bintang di Kota Bandung yang mencapai sekitar 30 hingga 40 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat okupansi hotel non-bintang di Kota Cirebon.“Apakah mungkin kenyamanannya diperbaiki. Karena tahulah kalau Cirebon kan panas, paling tidak itu dulu, kenyamanan seperti itu,” katanya.

Terkait anggapan bahwa rendahnya tingkat hunian hotel dipengaruhi minimnya destinasi wisata alam di Kota Cirebon, Samiran menilai hal itu bukan satu-satunya faktor. Menurutnya, karakter wisatawan yang datang ke Cirebon cukup beragam dan tidak hanya berorientasi pada wisata alam.

Ia menyebut Kota Cirebon memiliki potensi kuat pada sektor bisnis dan kuliner. Banyak wisatawan yang datang untuk urusan pekerjaan, menikmati kuliner, maupun menjadikan Kota Cirebon sebagai titik persinggahan sebelum berkunjung ke daerah sekitar seperti Kabupaten Kuningan.

Data BPS menunjukkan sektor akomodasi dan makanan minuman memiliki kontribusi cukup besar terhadap aktivitas usaha di Kota Cirebon. Dari sekitar 46 ribu unit usaha yang tercatat, sekitar 26 persen bergerak di bidang hotel dan restoran.

Meski demikian, Samiran menilai persoalan rendahnya tingkat hunian hotel non-bintang tetap perlu mendapat perhatian serius. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi jumlah pasokan hotel yang tersedia agar tidak melebihi kebutuhan pasar.“Kalau suplainya sudah terlalu tinggi, paling tidak pemerintah membatasilah. Jangan muncul dulu hotel non-bintang, karena suplainya masih mencukupi,” ucapnya.

Selain itu, pelaku usaha hotel juga didorong untuk memanfaatkan data dan masukan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan. Menurut Samiran, evaluasi berbasis data akan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan asumsi atau perkiraan dalam mengambil keputusan bisnis.