RRI.CO.ID, Cirebon – Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki sejarah panjang yang diwarnai dengan dinamika politik pada masa penjajahan kolonial. Perpecahan internal terjadi setelah wafatnya Sunan Gunung Jati akibat campur tangan bangsa asing.

Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Nanung Muhammad Suradi menjelaskan bahwa penjajahan Belanda membawa dampak besar bagi struktur kekuasaan di Cirebon. Politik adu domba yang diterapkan pemerintah kolonial memicu pembagian wilayah keraton menjadi beberapa bagian.

Awalnya, pusat kekuasaan hanya berada di Keraton Pakungwati yang kini dikenal sebagai Keraton Kasepuhan. Namun, kondisi politik saat itu memaksa munculnya keraton-keraton lain yang secara usia lebih muda.

"Cirebon juga tidak luput dari kondisi politik pada waktu itu, di mana keraton harus terpecah menjadi beberapa," ujarnya kepada RRI Rabu, 25 Maret 2026. Hal inilah yang menyebabkan munculnya Keraton Kanoman, Kacirebonan, hingga peguron Keprabonan di wilayah Cirebon.

Meskipun terpecah secara administratif, setiap keraton tetap memegang teguh adat istiadat yang diwariskan leluhur. Masing-masing institusi tersebut kini memiliki sultan dan struktur pemerintahan adatnya sendiri-sendiri.

Di era Republik saat ini, status keempat lembaga tersebut tetap diakui sebagai pusat pelestarian budaya. Mereka berfungsi sebagai penjaga identitas sejarah bagi masyarakat Jawa Barat bagian barat.

"Tapi yang sekarang di era Republik semuanya statusnya keraton, semuanya punya sultan," ucapnya. Persatuan dalam nilai budaya tetap terjaga meskipun secara historis pernah mengalami pembagian kekuasaan.

Upaya mengenalkan sejarah perpecahan ini penting dilakukan agar generasi muda memahami dinamika perjuangan bangsa. Keraton Kasepuhan tetap menjadi rujukan utama dalam mempelajari silsilah kerajaan di Cirebon.