RRI.CO.ID, Kuningan - Sorotan terhadap tertutupnya pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan kian menguat. Komisi IV DPRD Kuningan dinilai belum menunjukkan transparansi dalam menangani isu yang berkaitan dengan keuangan publik.

Pengamat kebijakan publik Sujarwo menilai, sikap Komisi IV yang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup, termasuk dari akses pers, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. “Pembahasan anggaran publik semestinya dilakukan secara terbuka, karena menyangkut uang rakyat yang bersumber dari pajak. Ketertutupan justru memicu kecurigaan,” ujar Mang Ewo sapaan akrabnya, pada Senin, 13 April 2026.

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan setiap proses pengawasan berjalan transparan. Terlebih, isu yang dibahas berkaitan dengan temuan audit BPK yang seharusnya menjadi perhatian serius.

Sorotan juga mengarah pada perbedaan angka kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus diselesaikan Disdikbud. Sebelumnya, nilai TGR disebut mencapai Rp8,6 miliar dengan tenggat waktu penyelesaian hingga 12 April. Namun, dalam pernyataan terbaru, Komisi IV bersama jajaran eksekutif menyebut angka tersebut hanya sebesar Rp3,2 miliar.

“Penurunan angka yang cukup signifikan ini harus dijelaskan secara rinci kepada publik. Tanpa penjelasan yang transparan, masyarakat akan bertanya-tanya ada apa di balik perubahan tersebut,” kata pengamat tersebut.

Ia menegaskan, perbedaan data tanpa disertai penjelasan yang komprehensif berpotensi menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Karena itu, DPRD dan pihak eksekutif didorong untuk membuka seluruh proses pembahasan agar akuntabilitas tetap terjaga.

“Kalau tidak dibuka ke publik, kepercayaan masyarakat bisa tergerus. Padahal, transparansi adalah kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.