KBRN, Cirebon: Kelestarian lingkungan merupakan suatu wujud nyata kepedulian manusia terhadap alam, khususnya di area sekitar tempat tinggalnya. Namun, transformasi urban yang digalakkan oleh pemerintah sebagai adaptasi terhadap modernitas seakan menggerus kelestarian lingkungan.

Lahan taman yang asri terkadang harus tersingkirkan demi pembangunan kantor dan infrastruktur publik. Belum lagi saluran pembuangan air yang mengalir ke sungai di sepanjang ruas jalan cenderung tersumbat akibat proyek pelebaran jalan.

Ditambah lagi sampah yang menumpuk dan terapung di sungai akibat luapannya yang tak bisa dibendung. Ini adalah realita keterpurukan lingkungan yang ada di sekitar kita saat ini.

Kalau kita pernah mendengar cerita dari orang tua dahulu, mungkin kehidupan mereka cenderung lebih asri. Sepanjang mata memandang, ada puluhan hektare sawah yang terbentang hijau di hadapan mereka.

Aliran sungai pun masih lancar, tak tercemar, bahkan masih bisa digunakan untuk mandi dan mencuci. Ekosistem rantai makanan pun masih teratur, di mana padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan burung, sehingga tidak perlu pestisida berlebih untuk mengusir hama tanaman.

Perbandingan kontras terjadi saat ini, ketika pembangunan infrastruktur digagas, justru alam yang menjadi korban. Belum lagi isu sampah sebagai pencemar lingkungan yang belum juga tuntas. Haruskah negara kita menjadi seperti negeri Tuan Takur, Chad, atau wilayah krisis lingkungan lainnya?

Permasalahan sampah memang belum teratasi secara sempurna di negeri kita. Terbukti dari perhatian pemerintah yang tidak serius dan cenderung menyepelekan hal ini. Sebagai contoh, kesejahteraan para petugas sampah yang tidak diperhatikan dengan baik—bahkan untuk keselamatan kerja pun, dinas terkait nampaknya enggan berinvestasi lebih.

Dilansir dari media Halmahera, Maluku Utara, baru-baru ini, Andri, seorang petugas penarik retribusi, belum mendapatkan haknya sebagai kepala petugas sampah meskipun telah menyampaikannya kepada DLH (Dinas Lingkungan Hidup) terkait. Kesejahteraan mereka justru terancam terlantar akibat efisiensi di setiap kedinasan.

Gaji petugas sampah yang tak sampai UMR menjadi gambaran betapa disepelekannya peran mereka dalam kemaslahatan lingkungan. Padahal, hal ini menjadi sorotan utama di negara-negara maju, di mana investasi pada sektor lingkungan dan para petugasnya menjadi prioritas.

Malaysia, misalnya, dinilai mampu mengendalikan sektor lingkungan. Emisi sampah rumah tangga dikelola dengan baik agar tidak mencemari alam. Kesejahteraan petugasnya juga diperhatikan, dengan upah sesuai standar kebutuhan, yakni sekitar 5 juta rupiah jika dikonversikan ke mata uang kita.

Volume sampah yang setiap hari kian bertambah turut mendorong pemerintah Malaysia bersikap lebih bijak terhadap polusi lingkungan. Sebagai contoh, di setiap kedai makan dan minum tidak disediakan sedotan plastik untuk mengurangi sampah plastik. Sebagai gantinya, hanya disediakan sedotan kertas yang mudah terurai. Kebijakan ini digalakkan di beberapa wilayah seperti Kedah, Johor, dan Perak. Pejabat setempat juga menciptakan proyek free-refill water spot atau dispenser isi ulang air gratis di setiap area publik. Tujuannya agar masyarakat lebih memilih tumbler pribadi ketimbang membeli minuman botol plastik.

Singapura, negara serumpun dengan kita, juga pernah mengalami masalah serupa. Sebelum merdeka, pemukiman kumuh sangat masif, dan sampah sulit teratasi. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, memberi perhatian besar pada penanggulangan sampah, termasuk merelokasi warga dari bantaran sungai dan tepian pantai ke perumahan pemerintah (HDB).

Kebijakan tersebut menjadikan lahan sekitar sungai dan pantai bebas dari polusi, bahkan dimanfaatkan untuk reklamasi guna memajukan sistem lingkungan yang adaptif dan terkelola. Contohnya Pulau Semakau, yang kini menjadi landfill island atau tempat pembuangan sampah terakhir di Singapura. Hasilnya, meskipun air sungai cenderung keruh seperti di Indonesia, tidak ditemukan sampah yang menggenang, apalagi menumpuk.

Fasilitas untuk petugas kebersihan pun sangat baik. Dilansir dari Channel News Asia, minimal gaji petugas kebersihan di Singapura adalah 2.500 SGD atau sekitar 25 juta rupiah per bulan—lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menabung.

Hal ini sangat kontras dengan kondisi petugas sampah di negara kita. Jangankan menabung, mendapatkan hak gaji bulanan saja sering terlambat. Ditambah persoalan APD (alat pelindung diri) yang berisiko tinggi. Shandy Prasetyo dalam penelitiannya menyebutkan bahwa di Madiun, meski sempat menyandang gelar Adipura, di lapangan masih banyak petugas kebersihan yang mengeluh karena pemberian APD tidak sesuai kebutuhan.

Contohnya, seragam PDL (pakaian dinas lapangan) berlengan pendek, padahal seharusnya berlengan panjang agar tidak terjadi kontak langsung dengan sampah yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Minimnya pengetahuan petugas akan pentingnya APD juga memperparah kerentanan mereka terhadap ancaman kesehatan. DLH harus responsif dalam mengadakan penyuluhan berkala terkait pentingnya keselamatan kerja.

Brunei Darussalam, meskipun masih menghadapi tantangan pengelolaan sampah, menunjukkan perhatian besar terhadap kesejahteraan petugas. Kompensasi bulanan yang diberikan mencapai 740 BND atau sekitar 9,5 juta rupiah.

Langkah efektif lain pun diterapkan oleh pemerintah Brunei, seperti pembakaran sampah medis dan industri di area terpisah. Sampah medis dibakar terpusat di RS RIPAS (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha), sedangkan sampah industri dicampur dengan limbah minyak untuk pembakaran di pabrik bata.

Isu lingkungan dan sampah akan terus menjadi isu krusial bila tidak ditangani dengan serius. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan perhatian lebih kepada petugas sampah: mulai dari upah layak, APD memadai, edukasi keselamatan kerja, hingga jaminan sosial.

Sudah saatnya tak ada lagi kabar petugas kebersihan yang meninggal karena sanitasi septic tank rusak, seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Cirebon, akibat kurangnya perlindungan kerja.

Pengelolaan sampah ramah lingkungan yang ditopang dengan teknologi modern akan menciptakan lingkungan sehat dan berkelanjutan. Dan para petugas sampah adalah aktor utama di dalamnya. Mereka adalah pejuang lingkungan, pahlawan kelestarian, yang harus terus dijaga dan dihargai keberadaannya.

Penulis:

M. Sophy A.A., Lc., M.H.Sc.

Dosen Sejarah Peradaban Islam

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon