KBRN, Cirebon: Kelestarian lingkungan merupakan suatu wujud nyata kepedulian manusia terhadap alam, terkhusus di area sekitar tempat tinggalnya. Namun, urban transformasi yang digalakkan oleh pemerintah sebagai adaptasi terhadap modernitas seakan menggerus kelestarian lingkungan.

Lahan taman yang asri terkadang harus tersingkirkan demi pembangunan kantor dan infrastruktur publik. Belum lagi saluran pembuangan air yang mengalir ke sungai di sepanjang ruas jalan cenderung tersumbat akibat proyek pelebaran jalan.

Ditambah lagi sampah yang menumpuk terapung di sungai akibat luapannya yang tak bisa dibendung. Ini adalah realita keterpurukan lingkungan yang ada di sekitar kita saat ini.

Kalau kita pernah mendengar cerita dari orang tua dahulu, mungkin kehidupan mereka cenderung asri. Sepanjang mata memandang, ada puluhan hektare sawah yang terbentang hijau di hadapan mereka.

Aliran sungai pun masih lancar, tak tercemar, bahkan masih bisa digunakan untuk mandi dan mencuci. Ekosistem rantai makanan pun masih teratur, di mana padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan burung, sehingga tidak perlu pestisida berlebih untuk mengusir hama tanaman.

Perbandingan kontras saat ini, ketika pembangunan infrastruktur digagas, justru anehnya alam harus menjadi korban, belum lagi isu sampah sebagai pencemaran lingkungan yang belum tuntas terselesaikan. Haruskah negara kita menjadi seperti negeri Tuan Takur, Chad, atau wilayah krisis lingkungan lainnya?

Permasalahan sampah memang belum teratasi secara sempurna nampaknya di negeri kita. Terbukti dengan perhatian pemerintah yang tidak serius dan cenderung menyepelekan hal ini. Sebagai contoh, kesejahteraan para petugas sampah yang tidak diperhatikan dengan baik—bahkan untuk keselamatannya saja dalam bekerja, nampaknya dinas terkait enggan berinvestasi lebih.

Dilansir dari media Halmahera, Maluku Utara, baru-baru ini, Andri sebagai petugas penarik retribusi belum mendapatkan haknya sebagai kepala petugas sampah meskipun sudah disampaikan kepada DLH (Dinas Lingkungan Hidup) terkait. Malah kesejahteraan mereka terancam terlantar akibat efisiensi di setiap kedinasan.

Gaji petugas sampah yang tak sampai UMR pun menjadi gambaran betapa disepelekannya peran mereka dalam kemaslahatan lingkungan. Padahal, hal inilah yang menjadi sorotan utama bagi negara-negara maju, di mana investasi kepada sektor lingkungan dan petugasnya menjadi prioritas.

Malaysia, misalnya, negara Harimau Malaya ini dipandang mampu untuk mengendalikan sektor lingkungan, sehingga emisi sampah rumah mampu dikelola dengan baik agar tidak mencemari alam. Perhatian terhadap kesejahteraan petugasnya pun cukup diperhatikan, dengan pemberian upah yang sesuai standar kebutuhan, yang jika dikonversikan ke dalam mata uang kita, angkanya mencapai 5 juta rupiah.

Terlebih lagi, volume sampah yang setiap hari kian bertambah menambah sikap antisipatif pemerintah terhadap polusi lingkungan secara lebih bijak. Sebagai contoh, di setiap kedai makan dan minum tidak menyediakan straw atau sedotan plastik, yang akan berdampak pada pengurangan sampah plastik terhadap pencemaran lingkungan agar tidak terjadi global warming.

Sebagai gantinya, setiap restoran hanya menyediakan sedotan kertas yang terbuat dari bahan yang mudah terurai. Kebijakan untuk mengurangi sampah plastik pun cukup digalakkan di beberapa wilayah bagian seperti Kedah, Johor, dan Perak. Pejabat setempat menciptakan proyek free–refill water spot atau dispenser isi ulang air secara gratis di setiap area publik.

Tujuannya agar masyarakat lebih memilih tumbler pribadi daripada harus membeli minuman berbotol plastik.

Di Singapura, wilayah yang serumpun dengan kita, misalnya, memiliki problem yang sama dalam isu lingkungan. Sebelum merdeka malah, pemukiman kumuh pun cenderung masif di negeri ini.

Banyak sampah yang tidak teratasi akibat keterbatasan lahan dan area pemukiman. Dengannya, Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertama menaruh perhatian besar terhadap penanggulangan sampah yang dulu menjadi tantangan utama warga Singapura.

Berbagai upaya pun dilakukan, dari mulai merelokasi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan tepian pantai agar tinggal di perumahan pemerintah atau HDB (Housing and Development Board). Kebijakan ini menjadikan lahan sekitar sungai dan pantai bebas polusi dan bisa dimanfaatkan untuk reklamasi guna memajukan sistem lingkungan yang lebih adaptif dan terkelola dengan baik.

Sebagai contoh, Pulau Semakau yang berada di selatan negara Singapura, dahulunya adalah lahan pemukiman warga yang saat ini secara total dimanfaatkan sebagai landfill island atau tempat pembuangan sampah terakhir di negeri Temasek ini. Alhasil, meskipun alamiah sungai di Singapura cenderung keruh seperti Indonesia, namun tidak ada sampah yang menggenang, apalagi menumpuk di perairannya.

Belum lagi fasilitas yang diberikan untuk petugas kebersihan yang istimewa. Dilansir dari Channel News Asia, bahwa minimal gaji petugas kebersihan di Singapura mencapai 2.500 Singapore Dollar atau sekitar 25 juta rupiah per bulan. Nilai tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan dengannya mereka pun bisa menabung untuk kebutuhan tak terduga lainnya.

Hal yang berbeda apabila dibandingkan dengan realita buruh petugas sampah di negara kita. Jangankan untuk menabung, mendapatkan hak gaji bulanan mereka saja terkadang terlambat. Ditambah masalah APD (alat pelindung diri) yang sangat berisiko. Shandy Prasetyo dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa di Madiun, meskipun kabupaten ini sempat menyandang gelar Adipura sebagai apresiasi pemerintah terhadap kebersihan lingkungannya, namun di lapangan masih banyak ditemukan petugas yang mengeluh karena pemberian APD tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Contoh kasus: seragam PDL (pakaian dinas lapangan) berlengan pendek, yang seharusnya berlengan panjang agar tidak terjadi kontak langsung dengan sampah yang akan menimbulkan masalah kesehatan. Ditambah minimnya pengetahuan para petugas sampah akan pentingnya penggunaan APD dalam bekerja, menambah kompleksitas kerentanan petugas sampah terhadap kesehatan mereka.

Dinas Lingkungan Hidup harus responsif dalam mengadakan penyuluhan penggunaan APD secara berkala agar para petugas sampah mengerti tentang pentingnya safety dalam bekerja.

Di Brunei Darussalam, meskipun permasalahan sampah dan lingkungan masih menjadi tantangan utama, namun perhatian stakeholder terhadap kesejahteraan petugas sampah sangat diperhatikan. Terbukti dengan kompensasi bulanan yang diberikan kepada setiap petugas rata-rata mencapai 740 BND (Brunei Dollar) atau sama dengan 9,5 juta rupiah per bulan.

Beberapa langkah efektif pun dicanangkan oleh pemerintah negeri petro dollar ini terhadap manajemen sampah, di antaranya pembakaran sampah medis dan industri yang dilakukan di area terpisah. Sampah medis dibakar terpusat di RIPAS Hospital (RS Raja Isteri Pengiran Anak Saleha), sedangkan sampah industri akan digabung dengan limbah minyak sebagai suplemen tambahan pembakaran dalam pabrik bata di sana.

Isu lingkungan dan sampah akan selalu menjadi isu serius apabila tidak ditangani dan terkelola dengan baik. Salah satu solusi dalam penanganannya adalah dengan memberikan perhatian kesejahteraan kepada petugas sampah secara memadai lewat pemberian upah yang sesuai, pendistribusian APD yang memadai disertai edukasi oleh dinas terkait dalam penggunaannya, serta pemberian jaminan sosial lainnya terhadap kemaslahatan mereka.

Tidak ada lagi cerita petugas kebersihan meninggal akibat sistem sanitasi septic tank yang rusak di area publik, yang baru ini menjadi sorotan di Kota Cirebon karena kurangnya fasilitas pelindung untuk mereka. Sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berteknologi akan merawat lingkungan meskipun berada di era berkemajuan. Ditambah perhatian kepada para petugas sampah yang memiliki andil besar dalam penanganannya akan menciptakan ekosistem lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Karena mereka, petugas sampah, adalah pejuang lingkungan dan pahlawan kelestarian.

Penulis:M. Sophy A.A., Lc., M.H.Sc., Dosen Sejarah Peradaban Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon