Ditulis oleh: Panji Sucipto

(Mahasiswa Pascasarjana MPI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon)

KBRN, Cirebon: Kebijakan sistem zonasi pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Cirebon sejak 2018 menimbulkan dinamika kompleks dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta model multiple streams Kingdon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan khusus berupa keterbatasan infrastruktur sekolah favorit, budaya "KK ganda" yang kuat, dan ketimpangan distribusi guru berkualitas. Dampak lingkungan sosial yang muncul meliputi perubahan demografi permukiman, maraknya ekonomi informal terkait manipulasi zonasi, serta ketegangan sosial antara warga asli dan pendatang pendidikan. Kabupaten Cirebon sebagai wilayah dengan karakteristik unik (pesisir, perbatasan, dan agraris) menghadapi tantangan khusus dalam implementasi sistem zonasi pendidikan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (2023), wilayah ini memiliki:

• 42 SMA/SMK negeri dengan distribusi tidak merata

• Hanya 3 sekolah favorit (SMA Negeri 1 Cirebon, SMA Negeri 2 Palimanan, dan SMK Negeri 1 Sumber)

• Angka migrasi pendidikan mencapai 15% per tahun

Kebijakan zonasi di kabupaten ini menerapkan pembagian:

• 80% kuota zonasi (lebih rendah dari ketentuan nasional)

• 15% prestasi

• 5% afirmasi

1. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Analisis implementasi zonasi di Kabupaten Cirebon menunjukkan:

a. Standar & Tujuan Kebijakan – Kejelasan aturan dan sasaran.

b. Sumber Daya – Ketersediaan dana, SDM, dan infrastruktur.

c. Komunikasi – Koordinasi dan sosialisasi kebijakan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana – Kapasitas dan struktur birokrasi.

e. Sikap Implementor – Dukungan atau penolakan pelaksana.

f. Lingkungan Eksternal – Kondisi politik, ekonomi, dan sosial.

2. Model Multiple Streams Kingdon

Proses pembentukan kebijakan zonasi lokal:

• Problem stream: Kesenjangan antara sekolah di Cirebon Kota dan daerah pinggiran

• Policy stream: Adaptasi Perbup No. 12/2018 tentang PPDB

• Political stream: Dukungan Bupati Imron Rosyadi untuk kebijakan afirmatif

3. Fenomena Unik di Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon menghadapi fenomena unik dalam PPDB zonasi, di mana banyak siswa relatif tidak memperhatikan batas zonasi dan tetap mendaftar ke sekolah favorit meski berada di luar wilayahnya. Hal ini terjadi karena ketimpangan kualitas sekolah antarzona, membuat orang tua lebih memilih sekolah unggulan meski berisiko tidak lolos seleksi. Akibatnya, beberapa sekolah favorit tetap kelebihan peminat, sementara sekolah di zona tertentu kekurangan siswa. Fenomena ini menunjukkan tantangan pemerataan mutu pendidikan dan perlunya peningkatan kualitas sekolah secara merata di seluruh wilayah. Hal tersebut juga mengakibatkan adanya fenomena seperti:

• Praktik "Sekolah Transit": Orang tua mendaftarkan anak di sekolah pinggiran kemudian pindah ke sekolah favorit

• Budaya "Numpang KK": 32% siswa di SMA favorit menggunakan alamat kerabat (Disdik 2022)

• Protes Petani: Penolakan warga Kecamatan Gempol terhadap pendatang zonasi yang menaikkan harga sewa rumah

4. Dampak Spasial Zonasi PPDB di Cirebon

(1) Pemusatan siswa di sekolah favorit meski lintas zona,

(2) sekolah pinggiran kekurangan murid,

(3) kesenjangan pendidikan semakin terlihat,

(4) urbanisasi pendidikan ke wilayah dengan sekolah berkualitas.

Kebijakan zonasi belum sepenuhnya berhasil menciptakan pemerataan akses pendidikan merata di tiap wilayah.

5. Analisis Kebijakan

a. Keberhasilan

• Meningkatnya angka partisipasi sekolah di Kecamatan Kapetakan (dari 65% menjadi 78%)

• Berkurangnya beban biaya transportasi siswa

b. Kegagalan

• Tidak tersentuhnya akar masalah ketimpangan kualitas guru

• Munculnya ketidakadilan baru bagi siswa berprestasi dari daerah terpencil

6. Rekomendasi

• Kebijakan Berbasis Zona Mikro: Pembagian zona lebih detail tingkat desa

• Insentif Guru: Program rotasi guru dengan tunjangan khusus

• Sistem Verifikasi Terpadu: Integrasi data Dapodik-Dukcapil-Kelurahan

7. Kesimpulan

Implementasi zonasi di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa kebijakan nasional membutuhkan adaptasi lokal yang mempertimbangkan:

1. Karakteristik geografis

2. Budaya masyarakat

3. Kesiapan infrastruktur