KBRN, Cirebon: Tahun 2025 telah dicanangkan sebagai tahun tanpa impor beras. Setelah mencatat impor beras besar-besaran di tahun 2024 yang mencapai 4 juta ton, pemerintah optimistis Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bahkan menyatakan keyakinannya bahwa swasembada beras dapat tercapai dengan menggenjot produksi nasional.

“Kita tidak akan lagi impor beras tahun 2025. Petani dalam negeri harus mampu meningkatkan produksi beras secara signifikan,” ujar Zulkifli Hasan dalam pengumumannya di penghujung 2024.

Namun, optimisme ini tidak lepas dari tantangan besar. Produksi beras nasional di tahun 2024 tercatat hanya 30,34 juta ton, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 31,10 juta ton. Penurunan produksi ini disinyalir akibat dampak El Nino yang menyebabkan iklim ekstrem. Meski berbagai program peningkatan produksi telah dijalankan sejak awal 2024, hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Upaya Pemerintah Menggenjot Produksi

Pemerintah telah meluncurkan dua program utama untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, memanfaatkan lahan-lahan terlantar seperti lahan rawa dan huma untuk perluasan area tanam. Kedua, mempercepat masa tanam dengan meningkatkan indeks pertanaman dari dua kali setahun (IP 200) menjadi tiga atau empat kali setahun (IP 300 atau IP 400).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kendala produksi masih signifikan. Bahkan, dengan program-program tersebut, produksi beras tahun 2024 tetap menurun dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau ada program peningkatan produksi saja hasilnya turun, bagaimana jika program itu tidak ada? Ini menunjukkan betapa beratnya tantangan yang kita hadapi,” kata Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja.

Keputusan untuk tidak mengimpor beras pada 2025 membawa harapan besar, namun juga menimbulkan pertanyaan kritis. Dalam situasi iklim yang tidak menentu, apakah realistis untuk mengandalkan produksi dalam negeri sepenuhnya?

Produksi beras dalam situasi iklim ekstrem bukan perkara mudah. Selain belum ada solusi yang efektif untuk menghadapi ancaman El Nino atau La Nina, prediksi datangnya fenomena tersebut juga belum sepenuhnya akurat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus memiliki rencana cadangan yang matang.

“Kalau produksi dalam negeri tidak meningkat sesuai harapan, apakah kita siap menghadapi risiko kekurangan beras? Pilihan impor harus tetap dipertimbangkan sebagai langkah darurat,” tambah Entang.

Keputusan pemerintah untuk menghentikan impor beras adalah langkah yang ambisius sekaligus penuh risiko. Diperlukan upaya konkret dan sinergi dari berbagai pihak, terutama petani dan pemerintah, agar target ini bisa tercapai. Jika tidak, bukan tidak mungkin krisis beras akan kembali terjadi.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan kita meningkatkan produksi secara signifikan. Apakah kita siap menghadapi tantangan ini? Semoga pemerintah telah menyiapkan solusi terbaik untuk memastikan kebutuhan pangan pokok bangsa tetap terpenuhi tanpa harus mengandalkan impor.***

Penulis : Ketua Dewan Pakar HKTI Jawa Barat, Ir. Entang Sastraatmadja.