RRI.CO.ID Indramayu. – "Ribuan masyarakat pesisir dari empat kabupaten di Pantura Jawa Barat — Indramayu, Subang, Karawang, dan Bekasi — berkumpul dalam Apel Akbar KOMPI (Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu) yang berlangsung khidmat dan penuh semangat perjuangan pada Selasa (1/9/2026) siang. Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Desa Totoran, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, menjadi wadah penyatuan berbagai elemen masyarakat pesisir untuk menyuarakan aspirasi dan tekad bersama menjaga hak atas tanah dan ruang hidup mereka.
Apel akbar ini dihadiri dan diikuti oleh beragam organisasi yang peduli terhadap lingkungan pesisir dan kedaulatan tanah, antara lain KOMPI Indramayu, KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), WALHI, Sepetak, Siklus, Jatayu, Kiara, serta Forum Masyarakat Peduli Hutan Pesisir.
Ketua KOMPI Indramayu, H. Darsam, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa apel akbar ini merupakan respons masyarakat terhadap diterbitkannya SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593.5/Kep. 409/Disperkim/2026, yang dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap PSN Revitalisasi. Namun di sisi lain, kebijakan ini memicu kekhawatiran mendalam bagi masyarakat pesisir yang merasa ruang hidup dan hak atas tanah leluhur mereka terancam.
"Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak pembangunan yang mengorbankan rakyat. SK ini menjadi perhatian serius bagi kami, karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang telah mengelola tanah pesisir ini secara turun-temurun," tegas H. Darsam.
Dalam momen apel akbar tersebut, seluruh peserta dengan lantang dan bulat menyampaikan Ikrar Masyarakat Pesisir Pantura Jawa Barat yang berisi lima poin tekad:
1. Bertanah Air Satu Tanah Air Tanpa Perampasan.
2. Berbangsa Satu Bangsa Tanpa Penindasan.
3. Berbahasa Satu Bahasa Tanpa Kebohongan dan Kemunafikan.
4. Kami akan selalu mempertahankan hak atas tanah, sampai titik darah penghabisan. Karena merupakan ruang hidup yang telah kami kelola secara turun-temurun.
5. Kami siap menghadapi siapapun dengan dalih apapun yang akan merampas ruang hidup kami.
Suara ikrar yang disampaikan secara serentak menggema di lapangan kegiatan, menjadi bukti tekad yang kuat dan kesatuan yang tak tergoyahkan dari masyarakat pesisir Pantura.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh dan solidaritas terhadap perjuangan masyarakat pesisir. Ia menegaskan bahwa penguasaan dan pengalihfungsian tanah yang tidak berpihak pada masyarakat akan terus diperjuangkan hingga ke meja keadilan.
"Masyarakat pesisir ini bukan pendatang. Mereka adalah pengelola, penjaga, dan pemilik sah ruang hidup ini sejak puluhan tahun lalu. Hak agraria mereka tidak boleh diabaikan atas nama pembangunan. KPA berdiri bersama masyarakat untuk memastikan kebijakan berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya," ujar Sekjen KPA.
Apel akbar ini ditutup dengan doa bersama dan harapan agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan tidak merampas hak hidup generasi-generasi mendatang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....