Dedi Mulyadi Sentil Pejabat: Mobil Dinas Baru, Jalan Rakyat Dibiarkan Rusak!

RRI.CO.ID, Kuningan - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik keras ketimpangan alokasi anggaran daerah yang dinilainya nir-empati. Dedi menyoroti kontrasnya perlakuan pemerintah daerah terhadap fasilitas pejabat dibandingkan dengan pemenuhan hak infrastruktur dasar masyarakat.

"Pakaian dinas pejabat diperhatikan, mobil dinas diperbarui, tapi infrastruktur dasar warga masih dibiarkan ala kadarnya. Ini pola pikir yang harus diubah," kata Dedi Mulyadi, dalam sambutan pada Sidang Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke- 528 Kuningan di Gedung DPRD Kuningan, Selasa, 1 September 2026.

Dedi mendesak pemerintah kabupaten tidak lagi menggarap proyek jalan secara asal-asalan. Mulai saat ini, pembangunan jalan kelas kabupaten wajib menaikkan standar teknis agar setara dengan spesifikasi jalan provinsi.

Baca juga: Gubernur Jabar Hadiri Sidang Paripurna Hari Jadi ke-528 Kuningan

Ada tiga syarat mutlak yang ia patok untuk setiap proyek jalan publik: drainase yang berfungsi presisi guna mencegah genangan, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbebas dari pungutan pajak liar, serta pemasangan CCTV di titik-titik rawan untuk pengawasan keamanan.

"Arahkan anggaran pada kualitas yang terukur. Jalan itu harus punya drainase yang benar supaya tidak cepat rusak kena air, PJU-nya terang tanpa ada pemotongan pajak liar, dan dipasang CCTV untuk mengontrol keamanan warga," ujarnya.

Tak hanya menyoal pengerjaan fisik, Dedi juga menuding buruknya sistem pemeliharaan sebagai pemicu utama cepat rusaknya fasilitas publik. Ia memerintahkan pengerahan kembali 'pasukan kuning' untuk pembersihan rutin drainase dan badan jalan.

"Membangun itu tidak cuma soal mencairkan anggaran, tapi bagaimana menjaga estetika dan memastikan umur pakai jalan itu panjang lewat perawatan berkala. Kalau drainase tersumbat sampah dan tidak ada yang menyapu, sebagus apa pun jalannya pasti cepat hancur," katanya menjelaskan.