RRI.CO.ID, Cirebon — Pemerintah Kota Cirebon memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menekan angka stunting di wilayahnya. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I Tahun 2026 di Bapperida Kota Cirebon, Kamis 13 Agustus 2026.
Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati mengatakan, persoalan stunting harus dipandang lebih luas dari sekadar pertumbuhan fisik anak. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi Kota Cirebon.
"Stunting bukan sekadar urusan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia. Lebih dari itu, ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas, kecerdasan, dan produktivitas generasi Kota Cirebon di masa depan," ujarnya yang dikutip dari press release pemerintah Kota Cirebon pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Ia menilai penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, kader, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar intervensi yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat diukur hasilnya.
Siti Farida menyebut Pemkot Cirebon telah menetapkan target prevalensi stunting sebesar 13,05 persen pada 2026. Karena itu, evaluasi program selama Semester I diperlukan untuk mengetahui kendala sekaligus menentukan langkah percepatan yang lebih efektif.
"Untuk mengamankan target 13,05 persen di tahun ini, kita tidak bisa bekerja dengan cara-cara biasa," ucap Siti Farida Rosmawati.
Menurutnya, intervensi harus diarahkan kepada kelompok yang memiliki risiko stunting, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Selain itu, pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Siti Farida juga meminta optimalisasi peran posyandu, kader, puskesmas hingga pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada keluarga. Upaya tersebut harus diperkuat dengan kerja sama lintas sektor karena pencegahan stunting turut dipengaruhi sanitasi, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, pendidikan dan pola asuh.
"Kolaborasi harus menjadi kerja nyata, bukan sekadar slogan di atas kertas," katanya.
Ia menegaskan keberhasilan penanganan stunting tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana maupun anggaran yang terserap. Menurutnya, setiap program harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam memastikan anak-anak tumbuh sehat dan memiliki kesempatan berkembang secara optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....