RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat sinergi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) untuk meningkatkan layanan pendidikan karakter berbasis Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Salah satu langkah yang ditempuh yakni melakukan sinkronisasi data kelembagaan dan pemetaan kebutuhan guru serta fasilitas guna mewujudkan pemerataan layanan pendidikan keagamaan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Sarasehan Sinergi Implementasi Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Kabupaten Cirebon di Aula Pendopo Bupati Cirebon, Rabu 15 Juli 2026. Bupati Cirebon, Imron, mengatakan pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan menjadi bekal penting bagi generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan perubahan zaman menuju Indonesia Emas 2045.

"Tantangan zaman ke depan semakin kompleks dengan adanya perang pemikiran dan perkembangan teknologi seperti AI. Kita harus hadir memberikan pendidikan karakter yang kuat,” katanya dikutip dari rilis Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon.

“Saya menyarankan agar pengajar MDT menguasai tiga hal: 'Kitab Kuning' untuk ilmu agama klasik, 'Kitab Putih' untuk penguasaan teknologi, dan 'Kitab Abu-abu' untuk seni, politik, serta budaya agar dakwah bisa masuk ke berbagai lapisan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKDT Kabupaten Cirebon, Fahruroji, mengungkapkan saat ini terdapat 79.998 siswa SD yang mengikuti pendidikan di 931 lembaga MDT dengan dukungan 6.290 guru. Melihat tingginya partisipasi tersebut, pihaknya mengusulkan agar ijazah MDT dapat dijadikan salah satu syarat masuk jenjang SMP/MTs.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyatakan pihaknya belum dapat memberlakukan kebijakan tersebut karena layanan MDT belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

"Kami belum bisa mewajibkan ijazah MDT sebagai syarat masuk SMP saat ini karena fasilitas dan jumlah pengajar belum merata di seluruh desa. Kami meminta data riil per desa dari FKDT untuk sinkronisasi, agar pelayanan dan pemerataan fasilitas serta pengajar dapat kami petakan dengan tepat bersama-sama," katanya.

Ia menambahkan, Dinas Pendidikan selama ini telah mengintegrasikan pendidikan karakter melalui berbagai program, di antaranya Indonesia Mengaji dan Madrasah Diniyah Masuk Sekolah.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, Slamet, menilai peningkatan kualitas layanan pendidikan diniyah juga harus dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan para guru.

"Perlu ada perhatian khusus pada honorarium guru MDT yang selama ini tidak memiliki gaji tetap. Kami mengusulkan sistem hibah atau nomenklatur khusus agar bantuan lebih tepat sasaran bagi guru ngaji yang aktif. Selain itu, sertifikasi bagi guru Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) perlu didorong untuk memastikan standar kualitas pengajaran terjamin," ujar Slamet.

Dukungan terhadap penguatan pendidikan diniyah juga datang dari DPRD Kabupaten Cirebon. Perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muhyidin, memastikan pihak legislatif siap mengawal kebijakan tersebut melalui dukungan anggaran maupun regulasi.

"Kami memberikan dukungan penuh dari sisi legislatif mengenai kebijakan dan penganggaran untuk tahun 2027. Pihak dewan siap menampung aspirasi terkait substansi pendidikan maupun kesejahteraan guru melalui diskusi lebih lanjut agar menghasilkan regulasi yang matang," katanya..

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Kemenag dan FKDT berkomitmen memperkuat pendidikan karakter berbasis diniyah melalui pemutakhiran data, pemerataan layanan, peningkatan kualitas guru, serta penyusunan regulasi yang mendukung keberlangsungan pendidikan keagamaan di Kabupaten Cirebon. Langkah tersebut juga akan diperkuat melalui pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.