RRI.CO.ID, Kuningan – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan menyiapkan 80 anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mengikuti Program Sekolah Rakyat (SR) pada tahun ajaran 2026/2027. Program yang digagas Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjadi langkah nyata memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Tatiek Ratna Mustika, S.Sos., M.T., mengatakan seluruh peserta didik akan memperoleh fasilitas pendidikan secara penuh tanpa dipungut biaya, mulai dari seragam sekolah, buku pelajaran, tempat tinggal di asrama, hingga kebutuhan makan dan minum selama mengikuti pendidikan.

"Untuk tahun ajaran 2026/2027, sesuai kebijakan Kementerian Sosial, anak-anak asal Kabupaten Kuningan akan dititipkan terlebih dahulu di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon karena bangunan permanennya sudah selesai dan siap digunakan. Sementara lokasi Sekolah Rakyat di Cikandang, Kecamatan Luragung, masih dalam proses di Kementerian PUPR dan mudah-mudahan pembangunannya dapat dimulai tahun ini," ujar Tatiek, kepada RRI , Kamis 16 Juli 2026.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penetapan kuota dari Kementerian Sosial, Kabupaten Kuningan semula memperoleh alokasi sebanyak 90 siswa, masing-masing 30 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun hingga proses verifikasi selesai, jumlah peserta yang memenuhi kesiapan hanya mencapai 80 anak.

"Jenjang SMP dan SMA masing-masing terpenuhi 30 anak. Sementara jenjang SD hanya 20 anak dari kuota 30. Kendalanya karena anak usia SD masih memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan orang tua sehingga tidak mudah untuk tinggal di asrama," katanya.

Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) juga mengalami penyesuaian jadwal. Menurut Tatiek, kegiatan tersebut akan dimulai setelah proses penyelesaian akhir fasilitas di Cirebon rampung.

"Launching Sekolah Rakyat untuk wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu direncanakan pada 30 Juli 2026. Setelah itu, tanggal 31 Juli anak-anak langsung masuk untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, pembagian kelas dan asrama, sekaligus memulai kegiatan MPLS," ucapnya.

Fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon nantinya juga akan menampung peserta didik dari Kabupaten Majalengka dan Indramayu yang sama-sama memperoleh kuota 90 siswa. Total kapasitas yang disiapkan sekitar 270 peserta didik.

Sementara itu, bangunan eks SMPN 6 Kuningan yang selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat tidak lagi menerima peserta didik baru karena kapasitasnya telah penuh. Saat ini masih terdapat 81 siswa yang menempuh pendidikan di lokasi tersebut.

"Anak-anak yang lulus sudah kami integrasikan ke jenjang berikutnya. Ada satu siswa yang melanjutkan ke Sekolah Rakyat jenjang SMA di Cirebon, kemudian sekitar empat siswa lulusan SD dipindahkan ke Sekolah Rakyat jenjang SMP di Cirebon," ujar Tatiek.

Ia menambahkan, proses penjaringan calon peserta didik dilakukan melalui pendataan langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), bukan melalui mekanisme pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Calon siswa harus berasal dari keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem atau Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Selain memverifikasi dokumen administrasi seperti Kartu Keluarga dan ijazah sekolah asal, tim pendamping juga memprioritaskan anak-anak yatim piatu, anak telantar, hingga anak dari keluarga yang mengalami permasalahan sosial sehingga berisiko putus sekolah.

Untuk menjamin keberlanjutan pendidikan mereka, Dinsos Kuningan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan dalam proses migrasi data peserta didik dari sistem Dapodik ke sistem administrasi Sekolah Rakyat.

Menurut Tatiek, Program Sekolah Rakyat bukan sekadar memberikan akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan, khususnya pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS).