KUD dan Koperasi Merah Putih Didorong Bersinergi Saling Melengkapi

RRI.CO.ID, Cirebon – Implementasi Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di tingkat lokal dinilai harus diawali dengan sinkronisasi kelembagaan. Langkah strategis ini melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tidak menimbulkan tumpang tindih program maupun kegagalan tata kelola.

Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Prof Dr Abdul Aziz SAg SM MAg mengatakan keberlanjutan operasional menjadi tantangan utama. Hal tersebut perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah sebelum program dijalankan secara menyeluruh di tengah masyarakat.

Menurut Abdul Aziz, saat ini desa telah memiliki sejumlah kelembagaan ekonomi sehingga kehadiran koperasi baru harus disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada agar tidak membingungkan pemerintah desa maupun masyarakat. Ia menilai penyelarasan peran masing-masing lembaga menjadi langkah penting untuk menghindari duplikasi fungsi di lapangan.

"KUD, BUMDes, dan koperasi Merah Putih itu harus disinkronkan dulu. Jangan sampai kemudian tumpang tindih," ujar Abdul Aziz kepada RRI, Senin, 13 Juli 2026.

Ia mengatakan pembentukan koperasi tetap memerlukan tahapan yang matang serta kesadaran masyarakat agar mampu bertahan dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program jauh lebih penting dibanding sekadar membentuk koperasi dalam waktu singkat untuk memenuhi target administratif.

Abdul Aziz mengaku pernah terlibat dalam proses pembentukan BUMDes maupun pembahasan koperasi Merah Putih di tingkat lingkungan sehingga mengetahui berbagai persoalan implementasi yang terjadi. Berdasarkan pengalamannya, sejumlah BUMDes yang telah dibentuk sebelumnya bahkan belum berjalan optimal ketika muncul program kelembagaan baru.

"Perlu ada tahapan-tahapan yang kira-kira bisa keberlanjutan. Jangan sampai seolah-olah kemudian itu diciptakan dengan dana yang luar biasa banyaknya, tetapi akan terjadi seperti koperasi-koperasi yang sudah-sudah," kata Abdul Aziz.

Ia juga menilai perubahan pola pikir pengelola menjadi tantangan besar karena sebagian besar masih menggunakan pendekatan lama dalam mengelola koperasi. Oleh sebab itu, penguatan manajerial, operasional, serta tata kelola dinilai harus menjadi prioritas agar koperasi mampu berkembang sesuai tujuan pembentukannya.

Abdul Aziz berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembentukan Koperasi Merah Putih, tetapi juga memastikan seluruh kelembagaan ekonomi desa dapat saling melengkapi melalui tata kelola yang baik dan kolaborasi yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program nasional tersebut akan sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah desa, pengurus koperasi, serta masyarakat dalam menjalankan koperasi secara profesional dan berkesinambungan.