RRI.CO.ID, Majalengka - Dinamika pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Majalengka memasuki fase krusial. Di tengah kebutuhan yang kian meningkat, Pemerintah Daerah menyoroti masih adanya kesenjangan layanan, khususnya pada sektor kesehatan gigi, yang kini menjadi perhatian serius dalam agenda pembangunan kesehatan.

Momentum itu mengemuka dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2025–2030 yang digelar di Aula BKPSDM, Sabtu, 11 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, bersama jajaran Dinas Kesehatan, pengurus PDGI Jawa Barat, serta organisasi profesi kesehatan lainnya.

Sebanyak 56 dokter gigi tergabung dalam kepengurusan baru, dengan drg. Gilang Adi Darmawan sebagai Ketua dan drg. Fauzi Syaiful Iman sebagai Sekretaris. Pelantikan berlangsung khidmat, menandai awal penguatan peran organisasi profesi dalam menjawab tantangan layanan kesehatan masyarakat.

Dalam pidato perdananya, drg. Gilang menegaskan komitmen PDGI untuk menjaga independensi organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.

"Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan kesehatan gigi berjalan optimal. Kami siap berkolaborasi mendukung program pembangunan daerah menuju Majalengka yang 'Langkung SAE'," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PDGI Jawa Barat, drg. H. Rahmat Juliadi, mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekadar acara seremoni belaka. Momen ini merupakan titik awal dari tanggung jawab besar yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Ada sumpah profesi yang harus dijaga. PDGI harus menjadi mitra strategis pemerintah dengan mengedepankan kompetensi, regulasi, dan profesionalisme dalam setiap pelayanan," tegasnya.

Sorotan utama justru datang dari Bupati Majalengka yang secara lugas memaparkan kondisi riil di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat tujuh puskesmas di Majalengka yang belum memiliki fasilitas poliklinik kesehatan gigi, sebuah fakta yang mencerminkan belum meratanya layanan kesehatan dasar.

"Ini menjadi ruang kolaborasi yang sangat terbuka. Pemerintah daerah siap mengevaluasi regulasi dan memperkuat kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan gigi agar pelayanan bisa menjangkau seluruh masyarakat," kata Eman.

Tak hanya itu, Bupati juga menautkan peran strategis dokter gigi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Ia menilai, intervensi berbasis keahlian profesional dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

"Kami mengajak PDGI untuk terlibat aktif dalam program penanganan stunting. Dibutuhkan inovasi, gagasan, dan langkah nyata agar kesejahteraan masyarakat Majalengka terus meningkat," ujarnya.

Pelantikan PDGI Majalengka ini tidak hanya menjadi awal dari babak kepengurusan yang baru. Momen ini juga menjadi titik temu antara kebutuhan layanan kesehatan, tanggung jawab profesi, dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih merata serta berkualitas.

Sinergi yang semakin kuat kini menjadi tumpuan untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang inklusif. Harapan tersebut, mulai dari optimalisasi puskesmas hingga penanganan program prioritas seperti stunting, kini berada di pundak kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat.