RRI.CO.ID, Cirebon – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dinilai perlu dikaji secara komprehensif dan tidak terburu-buru diputuskan. Berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah Jawa Barat dinilai harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diambil.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan hingga saat ini usulan perubahan nama masih sebatas wacana yang berkembang. "Setahu saya itu di provinsi juga belum menjadi keputusan kelembagaan. Jadi ini masih menjadi wacana publik yang perlu dicermati," katanya pada Senin 6 Juni 2026

Menurutnya, wacana tersebut sebaiknya dikaji secara mendalam sebelum diputuskan. "Fokusnya bukan pada pergantian nama, tetapi pada kesejahteraan masyarakat. Isu ini harus dikaji lebih serius dan lebih komprehensif," ujarnya.

Ia juga menyoroti munculnya beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk penolakan yang disampaikan sejumlah kelompok. Ia menilai perubahan nama provinsi memiliki konsekuensi yang panjang, baik dari sisi administrasi maupun penerimaan masyarakat.

Menurutnya, proses pembahasan perlu melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, budayawan, akademisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki karakter budaya berbeda seperti Cirebon dan Indramayu. "Sebaiknya memperbanyak masukan dari berbagai kelompok masyarakat, stakeholder, dan civil society supaya tidak menimbulkan polemik di kemudian hari," ucapnya.

Secara pribadi, ia mengaku tidak sependapat apabila nama Jawa Barat diubah menjadi Provinsi Tatar Sunda. Menurutnya, identitas budaya di Jawa Barat sangat beragam sehingga tidak seluruh masyarakat merasa terwakili oleh penyebutan tersebut.

"Saya cenderung tidak sepakat kalau nama Jawa Barat diganti menjadi Tatar Sunda, karena Cirebon juga tidak semuanya menggunakan bahasa Sunda," katanya.

Ia berharap sebelum wacana tersebut berkembang menjadi keputusan resmi, seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat Jawa Barat.