RRI.CO.ID, Kuningan — Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Kuningan, Rabu , 17 Juni 2026, tak berakhir di halaman Gedung DPRD semata. Setelah menyampaikan aspirasi di luar gedung, perwakilan mahasiswa bersama pimpinan dan seluruh ketua fraksi DPRD Kabupaten Kuningan melanjutkan dialog di ruang rapat paripurna yang ditutup dengan penandatanganan surat kesepakatan bersama.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sedikitnya lima isu utama, mulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penataan distribusi BBM, persoalan lahan produktif, hingga sikap terhadap RUU Perampasan Aset dan RUU Polri.
Koordinator aksi, Ihab Sihabudin, menegaskan evaluasi terhadap program MBG menjadi salah satu tuntutan utama yang mereka suarakan. Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan pembenahan total apabila ditemukan persoalan dalam implementasinya.
“Program pasti niatnya terbaik, tapi di kegiatan masih harus diperbaiki dan dievaluasi. Kami harap program ini bisa maksimal dan tepat sasaran,” ujar Ihab.
Ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar program tersebut tidak menjadi ruang bagi praktik penyimpangan. “MBG perlu dievaluasi total,” ucapnya.
Selain MBG, Cipayung Plus Kuningan juga meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. “KDMP juga harus dievaluasi terkait penempatan gedungnya. Jangan sampai merusak lahan-lahan yang produktif,” katanya.
Pada level nasional, mahasiswa mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Sebaliknya, mereka meminta pembahasan RUU Polri dikaji ulang agar tidak terjadi perluasan kewenangan aparat yang masuk ke ranah sipil.
Meski melontarkan kritik, Cipayung Plus menegaskan pihaknya tidak berada pada posisi menolak program pemerintah. Mahasiswa, kata Ihab, hanya ingin memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan awal, tepat sasaran, dan tidak merugikan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....