RRI.CO.ID, Cirebon – Kinerja belanja APBN di wilayah kerja KPPN Cirebon hingga 31 Mei 2026 menunjukkan perkembangan positif dari sisi persentase penyerapan anggaran. Realisasi belanja tercatat mencapai Rp3,48 triliun atau 42,66 persen dari total pagu sebesar Rp8,16 triliun.

Kepala KPPN Cirebon, Nurfatoni, mengatakan capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Pada tahun lalu, realisasi belanja mencapai Rp3,64 triliun dari pagu Rp10,14 triliun atau sebesar 35,9 persen.

“Secara persentase realisasi belanja tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dari pagu Rp8,16 triliun sudah terealisasi Rp3,48 triliun atau 42,66 persen, sedangkan tahun lalu 35,9 persen,” ujarnya.

Meski demikian, secara nominal nilai belanja yang tersalurkan masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi karena pagu APBN yang dikelola KPPN Cirebon pada 2026 lebih kecil dibandingkan tahun 2025.

Nurfatoni menjelaskan belanja APBN terdiri atas dua komponen utama, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD). Belanja K/L disalurkan kepada instansi vertikal pemerintah, sedangkan TKD mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, hingga Dana Desa.

Dari sisi belanja K/L, menurutnya, kinerja penyerapan justru mengalami peningkatan dan tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Akselerasi tersebut menunjukkan pelaksanaan program kementerian dan lembaga berjalan lebih cepat pada tahun ini.

“Belanja kementerian dan lembaga justru mengalami peningkatan dan tumbuh positif. Namun untuk transfer ke daerah ada beberapa kebijakan baru yang membuat penyalurannya sedikit terhambat,” katanya.

Ia menambahkan, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga kini belum dilakukan karena adanya perubahan aturan serta penurunan alokasi anggaran. Selain itu, pagu Dana Desa juga mengalami pengurangan sehingga turut memengaruhi kinerja belanja APBN secara nominal dibandingkan tahun lalu.