Tangkal Hoaks, KIM Majalengka Didorong Jadi Filter Utama di tengah Masyarakat

RRI.CO.ID, Majalengka - Di tengah derasnya arus informasi digital yang tak terbendung, upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap hoaks dan konten negatif terus digencarkan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis dengan mendorong peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) agar semakin adaptif di era digital.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan workshop bertajuk "KIM Peduli Digital" yang digelar di Politeknik Mardira, Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, praktisi, dan masyarakat dalam membangun literasi digital yang kuat hingga ke tingkat akar rumput.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, yang hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa keberadaan KIM memiliki peran krusial dalam menghadapi derasnya arus informasi saat ini. Menurutnya, informasi kini bergerak dalam hitungan detik, sehingga diperlukan filter di tingkat masyarakat untuk menyaring kebenaran sebelum informasi dikonsumsi publik."KIM harus hadir di seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari kabupaten/kota hingga desa. Mereka menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam literasi digital," ujar Taufik.

Ia juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan teknologi digital di Jawa Barat, mulai dari maraknya judi online, pinjaman online ilegal, hingga penyebaran hoaks di media sosial. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan."Melalui KIM, kita berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilah informasi. Hoaks bisa ditangkal sejak dari tingkat bawah, dan dampak negatif digital dapat ditekan," ucapnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD Jawa Barat melalui Komisi I menyatakan siap mengawal regulasi dan penguatan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Langkah ini mencakup pembentukan, pembinaan, hingga penyediaan sarana dan prasarana bagi KIM di daerah yang belum memiliki.

Tak hanya itu, DPRD juga mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta evaluasi kompetensi tahunan bagi anggota KIM, termasuk pemberian penghargaan bagi komunitas yang aktif mengedukasi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim, menyambut positif sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan bahwa penguatan KIM tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor."Kami mengapresiasi dukungan DPRD Jabar, khususnya dalam penguatan regulasi dan penganggaran. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi luasnya ruang digital," katanya.

Diskominfo Jabar juga berkomitmen meningkatkan kapasitas anggota KIM, terutama dalam kemampuan verifikasi informasi dan penanganan hoaks di tingkat masyarakat."KIM harus memiliki kecakapan digital yang mumpuni, sehingga mampu menjadi benteng informasi yang mandiri di masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, para peserta workshop merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut. Saprodin, perwakilan KIM dari Majalengka, mengakui bahwa tantangan di tingkat desa semakin kompleks, terutama akibat derasnya informasi di grup percakapan instan."Warga sering langsung percaya informasi dari grup WhatsApp tanpa verifikasi. Mulai dari hoaks kesehatan, bantuan sosial palsu, hingga pinjol ilegal. Melalui pelatihan ini, kami jadi tahu cara menyaring dan mengklarifikasi informasi dengan bahasa yang mudah dipahami," ucapnya.

Workshop ini turut menghadirkan praktisi IT Fikri Emsa Silmi serta Riza Dwi Januar dari Besok Senin sebagai narasumber, yang memberikan pembekalan teknis terkait literasi digital dan strategi menghadapi disinformasi.Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum kuat dalam membangun masyarakat Jawa Barat yang semakin cakap digital, tangguh terhadap ancaman siber, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, KIM diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang digital yang sehat, informatif, dan bebas dari hoaks.